Manado, BeritaManado.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, terus memperkuat ketahanan pangan dan melindungi masyarakat rentan dari gejolak ekonomi.
Bersama Perum Bulog Kanwil SulutGo, Pemprov menyalurkan bantuan pangan cadangan pemerintah (CPP) berupa 2.773 ton beras kepada 138.676 penerima bantuan di seluruh kabupaten/kota se-Sulut untuk alokasi bulan Juni–Juli 2025.
Penyaluran ini merupakan bagian dari program nasional yang dijalankan secara strategis oleh Pemprov Sulut guna mengatasi potensi krisis pangan dan meringankan beban ekonomi rumah tangga, terutama pasca lonjakan harga kebutuhan pokok dan kondisi cuaca ekstrem.
“Penyaluran bantuan ini adalah komitmen nyata kami untuk memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat yang paling terdampak. Bapak Gubernur sangat menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan secara langsung hingga ke pelosok,” ujar Denny Mangala, Plh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulut.
Distribusi Merata, Jangkau Kepulauan
Data distribusi menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan menjadi penerima terbanyak dengan 17.626 PBP, disusul oleh Bolaang Mongondow (15.784 PBP), Minahasa (15.131 PBP), dan Kota Manado (14.759 PBP).
Tak hanya terfokus di daratan utama, Gubernur Yulius juga memastikan wilayah kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro menjadi bagian prioritas.
“Bapak Gubernur secara khusus memberi arahan agar distribusi merata hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini rawan terpinggirkan. Ini bukan hanya soal bantuan beras, tetapi soal keadilan sosial dan inklusivitas pembangunan,” jelas Mangala.
Peran Strategis dalam Menjaga Stabilitas Harga
Bantuan pangan ini tidak hanya menyentuh aspek sosial, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga inflasi.
Mengingat harga beras di pasar lokal rentan terhadap tekanan akibat naiknya harga pupuk, gangguan cuaca, dan logistik, program CPP ini turut menopang stabilisasi pasokan dan harga beras di pasaran.
Kolaborasi, Transparansi, dan Akurasi Data
Pemprov Sulut menggandeng Dinas Sosial, pemerintah kabupaten/kota, dan Bulog dalam memastikan program ini berjalan tepat sasaran.
Gubernur Yulius secara tegas menekankan pentingnya validasi data, transparansi distribusi, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat.
“Bapak Gubernur ingin agar tidak ada celah penyelewengan. Oleh karena itu, proses verifikasi data penerima terus diperbaharui secara berkala, dan masyarakat juga diimbau untuk ikut mengawasi. Kritik dan masukan dari publik sangat kami hargai,” tambah Mangala.
Hadir untuk Rakyat
Program CPP Juni–Juli ini merupakan kelanjutan dari upaya berkelanjutan Pemprov Sulut dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses terhadap pangan layak.
Bagi Gubernur Yulius, kehadiran pemerintah harus nyata dan menyentuh kebutuhan dasar warganya.
