Presiden Joko Widodo membuka Rakornas PBJ 2019.
Jakarta, BeritaManado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah komando Gubernur Olly Dondokambey kembali mengukir prestasi tingkat nasional.
Kali ini, orang nomor satu di Sulut ini menerima penghargaan National Procurement Award 2019 pada kategori Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan Tingkat Kematangan Level 3 pada 9 Variabel dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan ini diterima Gubernur Olly dalam rangkaian acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Rabu (6/11/2019).
Diketahui, dari 606 UKPBJ si Indonesia yang memiliki kematangan level 3 baru 3 daerah yaitu Provinsi Sulut, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.
Penilaian ini berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi kelembagaan pengadaan barang/jasa dan tata kelolanya.
Gubernur Olly Dondokambey kembali mengukir prestasi tingkat nasional dengan meraih National Procurement Award 2019.
Adapun Rakornas yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo ini mengangkat tema ‘Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju’.
Rakornas PBJ 2019 turut dihadiri Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan dan Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) K/LIPemda, personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda, PenNakilan lkatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (IFPI) dan Perwakilan lkatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).
Sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
Hal ini memberikan nilai dan manfaat yang besar serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, UKM, serta pembangunan berkelanjutan.
Pada pembukaan rapat tersebut, Presiden Joko Widodo geram dengan kementerian/Iembaga serta pemerintah daerah yang masih mengadakan lelang proyek hingga saat ini.
Padahal, sekarang sudah memasuki November atau hanya tinggal menyisakan dua bulan menjelang akhir 2019.
Sulut menerima penghargaan National Procurement Award 2019 pada kategori Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Berdasarkan Iaporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih diproses melalui e-tendering.
Dari jumlah tersebut, Rp31,7 triliun merupakan pekerjaan konstruksi.
“Tinggal November dan Desember masih e-tendering. Meski tahu (proses) ada yang cepat, tapi apakah seperti ini mau diteruskan?” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan hanya dengan waktu dua bulan sulit memproses pekerjaan konstruksi.
Dia mengatakan tak banyak kontraktor yang mau mengerjakan proyek secara cepat.
Apalagi kualitas pekerjaan berpotensi buruk jika terburu-buru karena mengejar target.
