TOMOHON, beritamanado.com – Seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tomohon untuk ditetapkan menjadi perda lewat sidang paripurna DPRD Kota Tomohon yang dilaksanakan Rabu (21/11/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat lewat juru bicaranya mengatakan hampir semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah driving force setiap proses pembangunan ekonomi karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal sumber teknologi, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain. Untuk menarik investasi maka kita menyiapkan insentif, nah inilah bagian penting yang perlu digarisbawahi, insentif bukan dalam kerangka kita memberi kesan murahan melainkan insentif demi keberlanjutan investasi yang elegan dan terpercaya.
Sasaran yang akan diwujudkan dalam kerangka pemberian insetif bagi penanaman modal adalah memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka penanaman modal, mewujudkan penanaman modal yang berkesinambungan pada segala sektor, mewujudkan penanaman modal yang melembaga dan terintegrasi pada segala lini, mengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal, memberdayakan masyarakat, UMKM, Koperasi dan usaha-usaha kecil dalam rangka penanaman modal di Kota Tomohon.
Meningkatkan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian sebagai prioritas unggulan dalam penanaman modal mengingat fakta geografis dan demografis daerah Kota Tomohon. Penduduknya bermata pencaharian di kedua bidang tersebut, memberikan perlindungan kepada masyarakat di Kota Tomohon dari bebeberapa masalah yang dihadapi, mewujudkan penanaman modal pada sektor-sektor primer dan sekunder, memberdayakan masyarakat, dalam rangka menunjang penanaman modal pada sektor-sektor primer, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal penyusunan peraturan daerah diperlukan sebagai dasar penyelesaian probelamatika tersebut di atas sehingga penanaman modal memiliki landasan dan kepastian dalam penanaman modal dan bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi melakukan pengawasan terkait dengan insentif dan penanaman modal.
(ReckyPelealu)
