Regen Pantow
Mitra, BeritaManado.com – Ketidak terbukaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan lelang atau tender proyek tahun 2016 menuai sorotan tajam dari Forum Pemerhati Pembangun Mitra.
“Meskipun lelang proyek dilakukan secara online, pihak ULP perlu menempelkan seluruh paket proyek yang akan dilelang. Sebab masyarakat juga perlu mengetahui kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah,” tegas Regen Pantow dari Forum Pemerhati Pembangunan Mitra kepada Berita Manado, Kamis (21/1/2016).
Menurut Pantow, sesuai amatan pihaknya, ULP begitu menutup-nutupi kegiatan mereka. Dimana, fasilitas dan kantor yang sudah disiapkan Pemkab untuk ULP, malah tidak digunakan untuk melakukan lelang.
“Sangat ironis memang, sudah ada tempat yang disediakan pemerintah, tapi proses lelang malah dilakukan di rumah ketua ULP dan di Manado. Alasannya karena fasilitas dan jaringan internet tidak memadai di kantor ULP,” ungkap Pantow.
Ditegaskan dia, kinerja ULP yang melakukan proses lelang bukan pada tempatnya, memunculkan kecurigaan yang besar adanya kong kalingkong dalam proses tender proyek tahun 2016 yang jumlahnya mencapai ratusan milyar.
“Dugaan kami, ada kemungkinan mereka (ULP, red) melakukan bargaining dengan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor yang ikut tender. Meski sulit untuk dibuktikan, tidak menutup kemungkinan hal tersebut benar-benar terjadi,” tukas Pantow.
Sementara itu, Ketua ULP Mitra Rommy Ole sendiri berkali-kali dihubungi untuk dimintakan data terkait tender proyek 2016 tidak berhasil. Ditemui di kantornya baik di Dinas PU dan ULP yang berlokasi di kantor bupati, tidak pernah berada di tempat. Sama halnya ketika dimintakan konfirmasinya via telpon maupun SMS, juga tidak pernah dijawab.
Kepala Dinas PU Mitra Ir Welly Munaiseche yang dihubungi melalui Sekretaris Joudy Komansilan tak menapik informasi yang menyebutkan pihak ULP melakukan lelang di rumah ketua ULP dan di Manado.
“Iya, kadang-kadang karena terkendala jaringan, petugas ULP harus melakukan lelang di rumah bahkan di Manado,” kata Komansilan menjawab media ini.
Ditanya soal angka pasti anggaran dan jumlah paket proyek di Dinas PU tahun 2016, dirinya mengakui belum memiliki data pasti.
“Kalo untuk data pastinya berapa anggaran dan jumlah paket, saya belum ada angka pasti. Saya coba tanyakan ke ketua ULP via telpon tapi tidak dijawab,” tukasnya. (rulansandag)
Regen Pantow
Mitra, BeritaManado.com – Ketidak terbukaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan lelang atau tender proyek tahun 2016 menuai sorotan tajam dari Forum Pemerhati Pembangun Mitra.
“Meskipun lelang proyek dilakukan secara online, pihak ULP perlu menempelkan seluruh paket proyek yang akan dilelang. Sebab masyarakat juga perlu mengetahui kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah,” tegas Regen Pantow dari Forum Pemerhati Pembangunan Mitra kepada Berita Manado, Kamis (21/1/2016).
Menurut Pantow, sesuai amatan pihaknya, ULP begitu menutup-nutupi kegiatan mereka. Dimana, fasilitas dan kantor yang sudah disiapkan Pemkab untuk ULP, malah tidak digunakan untuk melakukan lelang.
“Sangat ironis memang, sudah ada tempat yang disediakan pemerintah, tapi proses lelang malah dilakukan di rumah ketua ULP dan di Manado. Alasannya karena fasilitas dan jaringan internet tidak memadai di kantor ULP,” ungkap Pantow.
Ditegaskan dia, kinerja ULP yang melakukan proses lelang bukan pada tempatnya, memunculkan kecurigaan yang besar adanya kong kalingkong dalam proses tender proyek tahun 2016 yang jumlahnya mencapai ratusan milyar.
“Dugaan kami, ada kemungkinan mereka (ULP, red) melakukan bargaining dengan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor yang ikut tender. Meski sulit untuk dibuktikan, tidak menutup kemungkinan hal tersebut benar-benar terjadi,” tukas Pantow.
Sementara itu, Ketua ULP Mitra Rommy Ole sendiri berkali-kali dihubungi untuk dimintakan data terkait tender proyek 2016 tidak berhasil. Ditemui di kantornya baik di Dinas PU dan ULP yang berlokasi di kantor bupati, tidak pernah berada di tempat. Sama halnya ketika dimintakan konfirmasinya via telpon maupun SMS, juga tidak pernah dijawab.
Kepala Dinas PU Mitra Ir Welly Munaiseche yang dihubungi melalui Sekretaris Joudy Komansilan tak menapik informasi yang menyebutkan pihak ULP melakukan lelang di rumah ketua ULP dan di Manado.
“Iya, kadang-kadang karena terkendala jaringan, petugas ULP harus melakukan lelang di rumah bahkan di Manado,” kata Komansilan menjawab media ini.
Ditanya soal angka pasti anggaran dan jumlah paket proyek di Dinas PU tahun 2016, dirinya mengakui belum memiliki data pasti.
“Kalo untuk data pastinya berapa anggaran dan jumlah paket, saya belum ada angka pasti. Saya coba tanyakan ke ketua ULP via telpon tapi tidak dijawab,” tukasnya. (rulansandag)