Penulis: Mega Anggawirya Zas | Manado
Program ‘Ngopi Bareng’ yang digagas Forum Wartawan DPRD (FORWARD) Sulut menggandeng Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sulut mengungkap fakta serta kondisi di lapangan terkait mutu pendidikan di Sulut.
Sebagaimana ditanyakan Deasy Holung selaku anggota FORWARD Sulut, terkait masih banyaknya operator sekolah yang dinilai belum memiliki kemampuan yang sesuai.
“Langkah apa yang sudah dan akan dilakukan BPMP sehingga itu bisa teratasi?,” tanya Deasi Holung dalam kegiatan yang dipandu Ketua FORWARD Sulut Wirabuana Talumewo didampingi Penasehat FORWARD Sulut Martino Limpong.
Selain masalah operator, Deasy juga mempertanyakan persoalan kekurangan guru di Sulut.
“Sebagaimana terungkap dalam hearing DPRD Sulut dengan Diknas Sulut kemarin, apa yang menjadi persoalan untuk guru di Sulut dimana kita dihadapkan dengan kekurangan guru,” ujarnya.
Menjawab itu, Kepala BPMP Sulut Febry Dien mengakui sekolah membutuhkan operator yang handal. Dan bagaimana jika kondisi itu dihadapkan dengan sekolah di daerah terluar, tentunya akan ada kendala.
“Maka daripada itu, kami (BPMP Sulut) mengimbau Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota untuk memantau setiap sekolah agar setiap sekolah memiliki operator Dapodik. Selain itu kami juga memfasilitasi para operator lewat forum yang dibentuk yakni Foksi di tingkat Sulut dan kabupaten/kota yang bisa dimanfaatkan operator. Kalaupun memang sudah tidak ada operator di sekolah. Disitulah peran guru di sekolah untuk bisa menggantikan sementara. Kalau memang tidak bisa juga, kami BPMP akan turun langsung. Lewat pendampingan baik kepada Kepala Sekolah maupun guru-guru,” aku Dien.
Terkait pemerataan guru, Dien merinci, jumlah guru di Sulut sesuai data Dikdasmen, berjumlah 40.260 guru dan siswa berjumlah 4.482.000. Jadi, kalau dibagikan 1:10 atau 1 guru menangani 10 siswa dan itu masih di angka aman.
“Sebenarnya yang ingin saya tekankan disini adalah masalah pendistribusian guru yang sesuai kebutuhan. Solusinya, dinas pendidikan dan kementrian duduk bersama untuk distribusi guru,” kata dia.
Namun, kata Dien, akan ada masalah lain yang timbul seperti guru yang tidak mau dipindahkan atau ditempatkan ke sekolah yang jauh.
“Tetapi ada solusi, harus ada insentif dan penghargaan untuk guru yang mau ditempatkan di sekolah yang jauh. Misalnya, ini misalnya harus ada syarat tambahan untuk guru yang akan jadi kepala sekolah syaratnya harus pernah ditempatkan di sekolah yang jauh atau sekolah di perbatasan. Dari hal-hal itulah akan menjadi pemicu sehingga guru mau untuk ditempatkan di sekolah jauh,” tutup Dien.
