Manado – Belasan sopir kendaraan sampah yang sehari-harinya mengabdikan diri di Dinas Kebersihan Kota Manado, mendatangi kantor DPRD Kota Manado untuk mengampaikan keluhan mereka terkait persoalan yang dihadapinya selama bekerja di SKPD tersebut.
Kepada BeritaManado.com, Raynaldo Heydemans, personil Komisi C menjelaskan akan maksud dan tujuan kedatangan para sopir tersebut.
“Pagi tadi (Selasa, 21/6/16), ada puluhan sopir kendaraan sampah dari Dinas Kebersihan datang mengeluhkan nasib mereka. Menurut penuturan sejumlah sopir, mereka setiap bulannya harus meminjam uang di koperasi hanya untuk membeli BBM dari kendaraan sampah yang mereka kemudikan setiap harinya. Karena semenjak SKPD ini dipimpin Julises Oehlers, anggaran BBM sudah tidak lagi diterima bersamaan dengan gaji sopir. Tapi dilakukan pergantian diakhir bulan,” kata Heydemans.
Lanjut dikatakannya, selain persoalan tersebut, para sopir juga mengaku bahwa saat pengembalaian uang pengganti BBM, para sopir juga dikenakan potongan untuk diberikan ke salah satu pejabat di SKPD tersebut.
“Mereka mengaku setiap akhir bulan saat pengembalian uang BBM, bendahara memotong 10 juta dari uang BBM itu dengan alasan akan diserahkan ke Kadis. Persopir seharusnya setiap bulannya menerima uang BBM kurang lebih sebesar 5,8 juta yang merupakan total dari pengisi BBM 30 liter persopir yang dikalikan 30 hari dan dikalikan lagi 6500 rupiah perliternya. Jika dikalikan 62 sopir, perbulannya 353.800.000 rupiah. Dari total itu diduga kemudian dipotong 10 juta,” tambahnya.
Selain itu, para sopir juga mengaku adanya dugaan tindakan korupsi di SKPD tersebut. Pasalnya, dari pengakuan sopir lainnya yang ikut menyampaikan aspirasi di lembaga politik tersebut, bahwa jumalah roda kendaraan yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang ditandantangani.
“Katanya juga ada pergantian 4 bola kendaraan sampah yang ditandatangani, tapi hanya 2 bola saja yang diterima. Mereka awalnya takut untuk melaporkan hal ini karena mereka mengaku diancam, jika persoalan ini mencuat, oknum sopir yang mengadukan masalah ini akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai pekerja di SKPD tersebut. Tapi kedatangan mereka ini karena sudah tidak tahan dengan keadaan mereka,” ujar Heydemans, sembari mengutip sejumlah pernyataan dari para sopir.
Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan bahwa, aspirasi tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan mengagendakan rapat dengar pendapat.
“Kami akan segera memanggil hearing semua pihak terkait. Aspirasi ini akan kami seriusi dan menjadi perhatian lembaga dewan khususnya Komisi C,” tegas Heydemans.
Terkait keluhan para sopit ini, Kepala Dinas Kebersihan, Julises Oehlers belum berhasil dimintai konfirmasi terkait pengeluhan para bawahannya tersebut. (leriandokambey)
