Bitung – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Filipina, Republik Palau dan Republik Kep Marshall Yang Mulia, Sinyo Harry Sarundajang melakukan kunjungan kerja di Kota Bitung, Kamis (01/03/2018).
Kadatangan mantan Gubernur Sulut itu diterima Wali Kota Bitung, Max Lomban dan Wakil Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri di Ruang Sidang Lantai IV Kantor Walikota Bitung.
Tujuan kedatangan Dubes, untuk berdialog bersama dengan Pemkot Bitung, tokoh masyarakat, para pengusaha khususnya sektor perikanan dan membahas berbagai hal lainnya seperti masalah perekonomian dan status kependudukan masyarkat campuran Filipin-Sanger.
Wali kota menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan antara lain permasalahan sektor perikanan Kota Bitung yang merupakan salah satu faktor utama penunjang pertumbuhan ekonomi Kota Bitung yang sampai saat ini masih terhambat akibat moratorium Kementrian Perikanan RI khususnya Transhipment.
“Perlu Yang Mulia Dubes ketahui, dampak dari kebijakan ini terjadinya pengangguran dalam jumlah yang sangat besar di industri perikanan Kota Bitung. Baik sektor penangkapan dan pengolahan dimana sampai saat ini pemutusan hubungan kerja di bidang tersebut mencakup 49% dari total jumlah pekerja yang ada,” kata Wali kota.
Hal lainnya kata Wali kota, adalah permasalahan Kapal Rol On Rol Off (RoRo) Bitung-Davao yang dikeluhkan para pengusaha dikenakan dua kali biaya ekspor.
Misalnya kata dia, ada permintaan semen yang tinggi dari Filipina, mengakibatkan para pengusaha harus mengirimkan barang tersebut dari Makassar, sementara ketika keluar dari Makassar barang tersebut telah dikenakan biaya ekspor sedangkan barang tersebut harus di turunkan di Kota Bitung dan diekspor kembali ke Davao.
“Hal yang perlu mendapat perhatian lainnya adalah usaha pemerintah untuk masyarakat tanpa doukumen atau yang dikenal dengan Filipin-Sanger agar segera ada jalan keluar untuk menaturalisasi mereka yang sampai saat ini berjumlah kurang lebih 1.500 orang,” katanya.
Menanggapi itu, Sinyo berjanji akan menghidupkan ekspor impor antara Indonesia dan Filipina yang merupakan instruksi khusus Presiden RI, Joko Widodo, dan Dubes harus mendukung penuh dan membantu terlaksananya hal ini dengan baik.
“Suksesnya suatu diplomasi antar negara kalau investasi ekspor dan importnya berjalan dengan baik,” katanya.
Terkait dengan permasalahan yang dialami Pemkot, Sinyo dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan Presiden juga Menteri Susi, namun sebelumnya bersama tim kedutaan Besar RI dirinya akan mempelejari masalah tersebut dan dirumuskan secara bersama-sama sehingga boleh memberikan hasil yang positif bukan hanya untuk Kota Bitung tapi juga untuk bangsa Indonesia kedepannya.
Turut hadir Sekertaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan, Ketua TP-PKK Kota Bitung, Ny Khouni Lomban Rawung, Ketua DPRD Kota Bitung, Laurendsius Supit, Forkopimda Kota Bitung, Ketua DWP Kota Bitung, Ny Riny Pangemanan Tinangon, para pengusaha dan instansi terkait lainnya.
(***/abinenobm)
Bitung – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Filipina, Republik Palau dan Republik Kep Marshall Yang Mulia, Sinyo Harry Sarundajang melakukan kunjungan kerja di Kota Bitung, Kamis (01/03/2018).
Kadatangan mantan Gubernur Sulut itu diterima Wali Kota Bitung, Max Lomban dan Wakil Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri di Ruang Sidang Lantai IV Kantor Walikota Bitung.
Tujuan kedatangan Dubes, untuk berdialog bersama dengan Pemkot Bitung, tokoh masyarakat, para pengusaha khususnya sektor perikanan dan membahas berbagai hal lainnya seperti masalah perekonomian dan status kependudukan masyarkat campuran Filipin-Sanger.
Wali kota menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan antara lain permasalahan sektor perikanan Kota Bitung yang merupakan salah satu faktor utama penunjang pertumbuhan ekonomi Kota Bitung yang sampai saat ini masih terhambat akibat moratorium Kementrian Perikanan RI khususnya Transhipment.
“Perlu Yang Mulia Dubes ketahui, dampak dari kebijakan ini terjadinya pengangguran dalam jumlah yang sangat besar di industri perikanan Kota Bitung. Baik sektor penangkapan dan pengolahan dimana sampai saat ini pemutusan hubungan kerja di bidang tersebut mencakup 49% dari total jumlah pekerja yang ada,” kata Wali kota.
Hal lainnya kata Wali kota, adalah permasalahan Kapal Rol On Rol Off (RoRo) Bitung-Davao yang dikeluhkan para pengusaha dikenakan dua kali biaya ekspor.
Misalnya kata dia, ada permintaan semen yang tinggi dari Filipina, mengakibatkan para pengusaha harus mengirimkan barang tersebut dari Makassar, sementara ketika keluar dari Makassar barang tersebut telah dikenakan biaya ekspor sedangkan barang tersebut harus di turunkan di Kota Bitung dan diekspor kembali ke Davao.
“Hal yang perlu mendapat perhatian lainnya adalah usaha pemerintah untuk masyarakat tanpa doukumen atau yang dikenal dengan Filipin-Sanger agar segera ada jalan keluar untuk menaturalisasi mereka yang sampai saat ini berjumlah kurang lebih 1.500 orang,” katanya.
Menanggapi itu, Sinyo berjanji akan menghidupkan ekspor impor antara Indonesia dan Filipina yang merupakan instruksi khusus Presiden RI, Joko Widodo, dan Dubes harus mendukung penuh dan membantu terlaksananya hal ini dengan baik.
“Suksesnya suatu diplomasi antar negara kalau investasi ekspor dan importnya berjalan dengan baik,” katanya.
Terkait dengan permasalahan yang dialami Pemkot, Sinyo dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan Presiden juga Menteri Susi, namun sebelumnya bersama tim kedutaan Besar RI dirinya akan mempelejari masalah tersebut dan dirumuskan secara bersama-sama sehingga boleh memberikan hasil yang positif bukan hanya untuk Kota Bitung tapi juga untuk bangsa Indonesia kedepannya.
Turut hadir Sekertaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan, Ketua TP-PKK Kota Bitung, Ny Khouni Lomban Rawung, Ketua DPRD Kota Bitung, Laurendsius Supit, Forkopimda Kota Bitung, Ketua DWP Kota Bitung, Ny Riny Pangemanan Tinangon, para pengusaha dan instansi terkait lainnya.
(***/abinenobm)