Manado, BeritaManado.com — Koalisi yang terbentuk antara Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, dan PSI yang dinamakan Koalisi Solidaritas Sulut Maju (KSSM) dinilai belum bisa dikatakan koalisi paten karena terlalu prematur.
Pengamat Politik Sulawesi Utara (Sulut) Taufik Tumbelaka ada begitu banyak faktor yang melatarbelakanginya.
“Dari pandangan saya itu belum bisa dikatakan koalisi. Ini baru penjajakan, pendekatan, atau kongko-kongko. Banyak hal yang mendasarinya. Pertama, tidak dibeberkan secara jelas dan serius apa yang dibicarakan dalam koalisi ini. Kemudian, masing-masing partai sudah punya calon gubernurnya sendiri. Selanjutnya yang cukup penting dan wajib dapat perhatian adalah tahapan pilpres sejatinya belum tuntas,” tukas Taufik Senin, (22/4/2024) di Manado.
Taufik juga memaparkan, belum ideal koalisi tersebut berdiri, karena terdapat perbedaaan pilihan saat pilpres.
“Bagaimana mungkin berkoalisi di tengah perbedaan kepentingan di pilpres yang belum tuntas karena masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) lalu dengan tidak dilibatkannya conny rumondor oleh tim hukum prabowo gibran untuk mempertahankan sulut sebagai daerah yang tidak akan di PSU kan dan malah Data dan dokumen serta hal lainnya yang dilibatkan adalah Elly Lasut serta Demokrat menjadi signal bahwa semacam ada konsolidasi kepercayaan antara DPP Gerindra dan DPP Demokrat terkait sulawesi utara Bahkan tak hanya sampai di putusan MK. Koalisi harusnya jelas hingga penentuan kabinet, karena ada kepentingan partai politik di situ. Jadi menurut saya Koalisi Solidaritas Sulut Maju masih terlalu dini,” sambungnya Taufik.
Menurut dia, koalisi ini hanya sebatas tes ombak, belum serius.
Koalisi yang katanya dipimpin Gerindra Sulut itu, kata Tumbelaka, dibentuk untuk sekadar melihat reaksi rival politik.
“Jadi mereka cek ombak. Mau lihat reaksi publik dan rival politik. Di antaranya reaksi PDI Perjuangan dan Elly Lasut. Karena dua kekuatan politik ini sangat menarik. Lagian tidak mudah melakukan koalisi karena pemegang SK itu ada di Bapilu DPP,” ujar Taufik.
Lebih jauh dia menilai sebaiknya parpol-parpol yang masuk koalisi ini fokus menunggu hasil MK.
“Ya, idealnya bubar dulu. Karena saya melihat parpol lain seperti PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, masih fokus di MK,” kuncinya.
Di tempat terpisah, pengamat politik Sulut Efvendy Sondakh yang juga sebagai Dosen FISIP Unsrat berpandangan sama di mana, menarik memang mengamati euforia politik parpol di daerah.
“Hanya saja, karena pemegang SK ada di pusat harusnya menunggu tahapan pilpres tuntas dulu baru memikirkan koalisi untuk pilkada. Kalau membangun lobi-lobi dengan parpol lain ya tidak mengapa. Tapi untuk membentuk koalisi masih terlalu dini,” kata Efvendy.
Dia mencontohkan Partai Demokrat yang hingga saat ini dia melihat partai yang dipimpin Elly Engelbert Lasut itu masih fokus menunggu hasil pilpres di MK.
Mengingat Sulut jadi salah satu target PSU karena mayoritas kabupaten/kota di daerah ini dikuasai partai penguasa.
“Sekarang Demokrat yang sedang ikut mengawal proses tahapan pilpres di MK. Mungkin Demokrat ingin menunjukkan bukti jika koalisi yang terjalin di pusat konsisten di bawah hingga daerah,” tambahnya.
Apalagi, lanjut Efvendy, saat pilpres waktu lalu hanya partai Demokrat yang menggelar kampanye sendiri. Gerindra dan Golkar tidak.
“Jadi artinya Demokrat juga fokus pada pemenangan pilpres dalam hal ini pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” tutur Efvendy.
Sekretaris Demokrat Sulut Billy Lombok saat dihubungi mengakui hal itu.
