Penulis: Mega Anggawirya Zas | ADVERTORIAL
Kabar menggembirakan datang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).
Di tengah agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026, Pemprov Sulut menyampaikan capaian prestasi di bidang pendidikan.
Jumat, (18/09/2026) Pemprov Sulut dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sulawesi dengan predikat Terbaik 1 pada Kategori Akses Penduduk Terhadap Layanan Pendidikan.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal sebesar Rp2 miliar kepada Sulut.
Pemprov Sulut memastikan pemanfaatan insentif fiskal tersebut nantinya akan mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) dari kementerian terkait.
Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Dalam penyampaiannya pada Rapat Paripurna DPRD Sulut, pemerintah daerah menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi berbagai pihak.
“Prestasi dan apresiasi ini merupakan buah manis dari hasil kerja keras dan sinergi bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD dan semua komponen pembangunan, serta seluruh masyarakat,” demikian disampaikan dalam rapat paripurna.
Pemprov Sulut juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama seluruh pihak dalam mendorong pembangunan daerah.
Pemerintah daerah mengajak seluruh komponen pembangunan untuk mempertahankan sinergi tersebut dalam rangka mencapai berbagai target pembangunan di Sulawesi Utara.
Perubahan APBD 2026 Fokus Program Pro-Rakyat
Selain menyampaikan capaian tersebut, pemerintah provinsi juga memberikan tanggapan terkait pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pemprov Sulut menyatakan telah menerima berbagai saran dan masukan konstruktif dari DPRD Sulut selama proses pembahasan bersama.
Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan kebijakan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Perubahan APBD 2026 ini merupakan wujud keselarasan dan akselerasi pembangunan yang berkelanjutan,” disampaikan dalam rapat tersebut.
Dalam dokumen Perubahan APBD 2026, pemerintah memfokuskan alokasi anggaran pada sejumlah program yang dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Fokus tersebut mencakup program-program pro-rakyat, penanganan kondisi mendesak, hingga bentuk solidaritas kemanusiaan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan efisiensi dan realokasi anggaran dari kegiatan tertentu ke program yang dinilai memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat.
Bukan Sekadar Formalitas
Pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dinilai memiliki arti penting bagi keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Sulut.
Tahapan tersebut menjadi pijakan sebelum dokumen ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran APBD.
Pemerintah menilai proses tersebut mutlak diperlukan agar pelayanan publik di lapangan dapat terus berjalan secara berkesinambungan.
Karena itu, pengambilan keputusan terhadap Perubahan APBD 2026 ditegaskan bukan hanya sebagai prosedur administratif.
Lebih dari itu, keputusan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen moral dan amanah masyarakat Sulut.
Implementasinya pun diminta untuk dikawal melalui kerja nyata, kedisiplinan, integritas dan rasa tanggung jawab.
Pemprov Sulut berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh komponen masyarakat terus diperkuat untuk memastikan berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
