Manado – Ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Jhon Dumais saat membawakan materi pembanding pada Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Kebijakan Operasional Kepolisian” sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 yang diselenggarakan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), mengusulkan pengadaan anggaran yang cukup bagi Polda Sulut.
“Saya memberikan masukan kepada Kapolri tentang operasional kepolisian. Pertama, anggaran. Karena keterbatasan anggaran dari Polda Sulut dalam menjalankan operasional kepolisian. Kalau bisa DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Polda Sulut harus lebih, mengingat wilayah pengamanan di Sulut sebagai daerah perbatasan,” tukas Dumais.
Hal kedua tentang bintara Polri. “Jangan hanya mengejar target untuk kelulusan hanya 4 bulan. Kalau boleh seperti dulu hingga 8 bulan untuk lebih memantapkan pengetahuan bintara soal HAM. Sebab sebagian besar masalah yang terjadi di lapangan justru dilakukan para pemula, yaitu bintara,” tambahnya.
Mantan aktifis Bitung ini juga menyampaikan soal program Mapalus Kamtibmas dan ekspectasi yang tinggi terhadap aparat kepolisian.
“Ini sesuai program Kapolri untuk pemolisian masyarakat. Program ini bermanfaat untuk pencegahan dini gangguan kamtibmas di tingkat paling bawah,” jelas Dumais. (Jerry)
Manado – Ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Jhon Dumais saat membawakan materi pembanding pada Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Kebijakan Operasional Kepolisian” sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 yang diselenggarakan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), mengusulkan pengadaan anggaran yang cukup bagi Polda Sulut.
“Saya memberikan masukan kepada Kapolri tentang operasional kepolisian. Pertama, anggaran. Karena keterbatasan anggaran dari Polda Sulut dalam menjalankan operasional kepolisian. Kalau bisa DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Polda Sulut harus lebih, mengingat wilayah pengamanan di Sulut sebagai daerah perbatasan,” tukas Dumais.
Hal kedua tentang bintara Polri. “Jangan hanya mengejar target untuk kelulusan hanya 4 bulan. Kalau boleh seperti dulu hingga 8 bulan untuk lebih memantapkan pengetahuan bintara soal HAM. Sebab sebagian besar masalah yang terjadi di lapangan justru dilakukan para pemula, yaitu bintara,” tambahnya.
Mantan aktifis Bitung ini juga menyampaikan soal program Mapalus Kamtibmas dan ekspectasi yang tinggi terhadap aparat kepolisian.
“Ini sesuai program Kapolri untuk pemolisian masyarakat. Program ini bermanfaat untuk pencegahan dini gangguan kamtibmas di tingkat paling bawah,” jelas Dumais. (Jerry)