Ratahan – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terus memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Salah satunya dengan mengoptimalkan pos COVID-19 yang ada di setiap desa dan kelurahan, usai dibubarkannya pos pengawasan perbatasan.
Dengan ini diharapkan agar arus masuk keluar warga di setiap desa/kelurahan dapat terus terpantau dan terdeteksi.
Seperti dikatakan oleh Asisten Satu Setdakab Mitra, Jani Rolos, desa/kelurahan harus maksimal melaksanakan pos COVID-19 dengan protokol kesehatan, artinya harus ada pengukur suhu badan, hand sanitizer, mendata pelaku perjalanan, dan lainnya.
“Makanya kami turun ke setiap pos untuk melihat secara langsung apakah pos ini berjalan dengan maksimal, guna pencegahan Virus Corona,” ungkap Jani Rolos yang juga Ketua Satgas COVID-19 Mitra.
Lanjut dijelaskannya, pelayanan kepada masyarakat juga harus 1×24 jam dan akan ada sanksinya jika hukum tua tidak memaksimalkan dan membantu masyarakat dalam upaya pencegahan ini.
“Semua hukum tua harus proaktif karena mereka juga ada perangkat, BPD, dan lembaga lain seperti LPMD hingga unsur PKK yang bisa dilibatkan,” jelas Jani Rolos.
Sementara pengoptimalan pos COVID-19 ini memang menjadi perhatian dari Pemkab Mitra, di mana seperti yang dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra, David Lalandos, pihaknya sudah menyurat kepada seluruh pejabat untuk turun dan memantau langsung di lapangan.
“Jadi seluruh pejabat harus terlibat dalam pos COVID-19. Kami tidak meminta mereka untuk berjaga sepanjang waktu, namun lebih kepada kontrol di lapangan, apakah pos COVID-19 berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas David Lalandos.
(***/Jenly Wenur)
