Manado – Pasangan Hanny Pajouw-Tonny Rawung melaporkan adanya dugaan pelanggaran pada Pilkada ke sejumlah pihak terkait. Tak hanya DKPP dan Bawaslu, laporan yang dilayangkan terkait temuan pelanggaran dan prilaku komisioner KPU Manado yang dinilai melanggar kode etik, laporan yang sama juga disampaikan ke DPR RI.

” Hari ini kami memasukkan laporan ke Komisi II DPR RI. Semua temuan dan pelanggaran kami laporkan, termasuk KPU Kota Manado tidak mengindahkan penyampaian Dirjen Otda Kemendagri beserta Forkompinda Sulut yang menyatakan perlu persiapan yang matang untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado sehingga perlu dipertimbangkan pelaksanaannya dan ditunda paling lama 1 minggu dari 17 Februari 2016,” kata Lucky Senduk.

Dijelaskannya, atas keputusan KPU Manado menggelar Pilkada yang terkesan tergesa-gesa tersebut mengakibatkan pelaksanaan Pilkada Manado dinilai tidak sesuai amanat undang-undang dan PKPU.

“Akibat dari arogansi KPU Kota Manado sehingga Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Manado Amburadul. Kami meminta Komisi II DPR RI dapat memanggil KPU dan Bawaslu RI untuk RDP perihal kasus yang terjadi di Manado,” tegasnya.

“Harapan kami DPR RI dapat mempertimbangkan ruang sengketa proses dan prosesur pilkada sesudah Rapat Pleno terakhir sehingga KPU tidak lagi memakai tameng Perselisihan Hasil ke MK dengan selisih suara seperti saat ini,” pungkasnya. (leriandokambey)