Manado, BeritaManado.com — Keluhan akan sejumlah permasalah yang terjadi di perumahan elit Citraland akhirnya sampai ke telinga DPRD Sulut, Senin (8/3/2021).
Melalui Komisi IV DPRD Sulut, warga yang mengatasnamakan Forwarga Citraland.
Di hadapan Komisi IV DPRD Sulut yang dipimpin langsung Ketua Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua Careig Naichel Runtu, anggota Melky Jakhin Pangemanan, Hilman Idrus dan Yusra Alhabsyi, salah seorang warga mengatakan pihaknha membeli dan tinggal serta berinvestasi di Citraland, karena ingin menikmati kenyamanan, keamanan dan ketentraman di Citraland.
“Tapi pada kenyataannya pelayanan pihak manajemen banyak dikeluhkan warga,” ungkap Friko Poli, anggota komunitas Forwarga Citraland saat diberikan kesempatan berbicara pertama dari pihak warga.
Sebagai contoh soal pagar pengaman di kluster Perumahan Edenbridge, katanya, tidak dibangun sampai sekarang padahal pejabat GM di Citraland (Manado) sudah berganti-ganti.
Hal itu dinilainya berpotensi menciptakan ketidaknyaman dan tidak aman bagi warga.
“Dan memang pada kenyataannya, terjadi beberapa kasus pencurian di dalam kompleks yang beberapa di antaranya tidak terungkap. Padahal tiap bulan warag Citraland diwajibkan membayar iuran keamanan bersama retribusi air dan sampah (lingkungan),” ketusnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Careig Naichel Runtu menilai, pemanggilan pihak Citraland dalam hearing karena ada persoalan aduan yang warga sampaikan ke DPRD Sulut.
“Kemarin terjadi pemecatan terhadap 22 naker (tenaga kerja), terutama security dalam kompleks Citraland. Saat itu saya yang fasilitasi. Karena kebetulan saya anggota dewan Minahasa, sehingga bisa diselesaikan. Saya harap nanti tidak ada like and dislike,” kata Runtu.
Kemudian diharapkan ke pihak Citraland agar memperhatikan masalah lingkungan hidup.
“Kalau pimpinan tidak mampu menyelesaikannya, saya minta silahkan mundur karena menyangkut perumahan itu ada undang-undang,” tegas Runtu.
Dalam hearing antara warga dan Citraland didapati beberapa kesepakatan.
Ada sejumlah hal yang disetujui pihak Citraland untuk ditindaklanjuti.
Itu diperkuat dengan tanda tangan bersama. Baik itu persoalan lingkungan maupun keamanan.
“Ini memang ada komunikasi yang agak terputus. Ada beberapa yang sudah kita rencanakan untuk dikerjakan sebenarnya. Yang disepakati tadi kita bisa langsung jawab karena sudah kita rencanakan. Ada beberapa yang terdampak bencana, pagar roboh, salurannya tergerus dan segala macam. Kita pasti akan selesaikan. Dalam kesepakatan sudah kita sepakat akan dikerjakan kapan,” ungkap General Manager Citraland Sofyan Khabib.
Terkait para pekerja security yang terungkap tidak dibayar sesuai dengan upah minimum provinsi, menurutnya sudah diklarifikasi.
“Terjadi berita hoaks selama ini bahwa kita sebenarnya membayar sesuai dan BPJS kita juga memberikan. Jadi kita sudah menerima masukan, akan kita kerjakan. Tapi ada yang dikerjakan sendiri, ada yang harus dilakukan pihak lain,” tutupnya.
(AnggawiryaMega)