Perkembangan Skor Indikator IDI Sulawesi Utara
Manado – Melihat indikator yang ada pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 terdapat sejumlah 16 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor diatas 80) yaitu indikator 1,2,5,6,8,9,10,11,15,17,18,19,23,25,27, dan 28.
Hal tersebut terungkap pada press rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihadiri Kepala BPS Sulut, Mohamad Edy Mahmud, didampingi Kepala Bidang Statistik Sosial, Ahmad Azhari pekan lalu.
Dijelaskan Edy Mahmud, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2014 yang sebanyak 18 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik”.
“Pada tahun 2015 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor dibawah 60),” terang Mahmud.
Indikator-indikator yang termasuk tersebut adalah jumlah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan juga masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD, jumlah Perda inisiatif DPRD, jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (indikator baru).
“Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik,” tukas Mahmud. (jerrypalohoon)
Perkembangan Skor Indikator IDI Sulawesi Utara
Manado – Melihat indikator yang ada pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 terdapat sejumlah 16 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor diatas 80) yaitu indikator 1,2,5,6,8,9,10,11,15,17,18,19,23,25,27, dan 28.
Hal tersebut terungkap pada press rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihadiri Kepala BPS Sulut, Mohamad Edy Mahmud, didampingi Kepala Bidang Statistik Sosial, Ahmad Azhari pekan lalu.
Dijelaskan Edy Mahmud, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2014 yang sebanyak 18 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik”.
“Pada tahun 2015 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor dibawah 60),” terang Mahmud.
Indikator-indikator yang termasuk tersebut adalah jumlah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan juga masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD, jumlah Perda inisiatif DPRD, jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (indikator baru).
“Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik,” tukas Mahmud. (jerrypalohoon)