Minut, BeritaManado.com – Beberapa minggu terakhir, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tengah ramai dengan beragam laporan orangtua murid atas dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pihak sekolah.
Namun, hal berbeda terjadi di SD Inpres Maliambao, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, dimana para orangtua justru pasang badan membela kepala sekolah yang dituding melakukan pungli.
Begitu juga dengan sebagian besar guru.
Cerita bermula saat seorang guru inisial KK, mengatakan bahwa Kepala SD Inpres Maliambao, Suratman, melakukan pungli soal pengurusan sertifikasi.
Menurut KK, yang juga merupakan guru di SD Inpres Maliambao, guru-guru dimintai uang Rp100 ribu per orang untuk diberikan kepada petugas bagian sertifikasi.
Namun, isu itu justru dibantah guru-guru di sekolah tersebut.
Neltje Sembe salah seorang guru tersertifikasi di SD Inpres Maliambao menyatakan bahwa kabar tersebut.
“Tidak benar kalau Kepsek SD Inpres Maliambao melakukan pungli pengurusan sertifikasi, bahkan Kepsek ikut membantu dan memudahkan guru-guru mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan untuk sertifikasi,” ujar Sembe, Sabtu (14/10/2023).
Pernyataan serupa disampaikan guru lainnya, Winda Rantung.
“Selama Pak Suratman jadi kepala sekolah disini pada September 2021, sampai saat ini beliau tidak pernah meminta-minta uang apalagi untuk pengurusan berkas sertifikasi guru,” ujar Winda Rantung yang mengaku terkejut adanya hoaks tentang pungli.
SD Inpres Maliambao sendiri memiliki 4 guru sertifikasi, yaitu Suratman sebagai kepala sekolah, Neltje Sembe, Winda Rantung dan oknum guru inisial KK sebagai pelapor.
Selain didera isu pungli untuk pengurusan sertifikasi guru, Suratman juga disebut KK melakukan pungli kepada 14 siswa peserta kegiatan Pramuka tingkat kabupaten yang digelar pada Rabu-Jumat (11-13/10/2023).
Menurut laporan KK, para siswa dimintai uang Rp20 ribu dan bahan makanan seperti beras dan Barito.
Namun, tudingan KK, justru dibantah langsung para orangtua siswa yang justru pasang badan membela kepala sekolah.
“Pak Kepsek Suratman, turun langsung mendampingi siswa-siswinya yang berjumlah 14 orang dari kelas 6 dalam mengikuti berbagai kegiatan pramuka yang berlangsung selama 3 hari tersebut,” ujar Debora Saol salah satu orang tua siswa yang anaknya mengikuti kegiatan Pramuka.
Menurut Debora Saol, uang Rp20 ribu yang dikumpul para siswa SD Inpres Maliambao untuk kegiatan pramuka selama 3 hari di kantor bupati, sangatlah kurang.
Dimana Rp20 ribu dikali 14 siswa, terkumpul uang Rp280 ribu.
Menurut Debora, jumlah ini sangat kecil dibanding pengeluaran selama kegiatan, sehingga kebutuhan ditanggulangi langsung oleh kepala sekolah, untuk makan, minum, dan transportasi 14 siswa, guru dan orangtua, selama 3 hari.
“Orangtua malah bertanya, kenapa bapak hanya mengumpul Rp20 ribu per siswa? Harusnya per siswa itu Rp100 ribu baru cukup memenuhi kebutuhan. Saya mendampingi langsung anak saya selama 3 hari ikut kegiatan pramuka. Dan uang yang mereka kumpul itu dipakai untuk anak-anak kami, bukan untuk kepsek atau guru,” kata Debora.
