Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Paruntu, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, yang dilanjutkan dengan RDP bersama PTPN III (Persero) beserta seluruh subholding, Senin (6/7/2026) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Agenda RDP ini mencakup evaluasi kinerja korporasi tahun 2025, pembahasan roadmap 2026, serta strategi mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan energi nasional.
Christiany menegaskan Komisi VI mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di setiap program pemerintah, penguatan pengawasan hilirisasi perkebunan, pembiayaan dan restrukturisasi, optimalisasi aset, serta koordinasi lintas kementerian agar transformasi BUMN berjalan efektif.
PTPN III juga didorong memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Sebagai wakil rakyat di DPR RI, kami berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan langkah strategis BUMN perkebunan tidak hanya meningkatkan kinerja korporasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan, energi, kesejahteraan petani, dan kemajuan perekonomian nasional,” kata Christiany.
Sorotan dari sesama anggota Komisi VI
Anggota Fraksi NasDem, I Nengah Senantara, meminta Agrinas segera menghitung nilai aset dari 4,1 juta hektare lahan sawit yang dipercayakan negara, sebagai dasar penyusunan target bisnis dan indikator kinerja yang terukur.
Anggota Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menyoroti RDP dengan PTPN III, meminta transformasi kebijakan perusahaan — termasuk perubahan jenis tanaman — tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat di kawasan perkebunan Jember dan Lumajang.
Paparan Direktur Utama Agrinas
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, memaparkan bahwa perusahaan mendapat penugasan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk membuka 400 ribu hektare kebun sawit baru, mengembangkan kedelai 400 ribu ha, singkong 300 ribu ha (bahan baku bioetanol), dan jagung 250 ribu ha.
Perusahaan yang mengelola sekitar 4,1 juta hektare areal perkebunan itu juga akan mereaktivasi pabrik biodiesel di Rengat, Riau berkapasitas 600 ribu ton per tahun, dengan investasi kurang dari Rp300 miliar, guna mendukung program biodiesel B50 yang berlaku sejak 1 Juli 2026.
Abdul Ghani membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK), menegaskan perusahaan justru bersiap merekrut lebih dari 20 ribu pekerja — tenaga pimpinan, mandor, dan pemanen — untuk memperkuat produktivitas kebun hingga Agustus 2026.
Berita Terbaru
