Manado, BeritaManado.com — Berbagai cara telah dilakukan pemerintah dalam berupaya untuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tengah masyarakat, salah satunya dengan menerapkan social distancing.
Hal ini, berbanding terbalik dengan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dalam melakukan pembagian bantuan kepada pengendara online yang dinilai tidak memperhatikan social distancing.
Pembina Wadah Asosiasi Online (WAO) Sulawesi Utara (Sulut), Christian Yokung mengatakan pemberian bantuan dari Pemprov Sulut, tidak ada surat pemberitahuan yang masuk di WHO maupun perusahan aplikator maupun pemberitahuan yang masuk ke aplikasi, namun dari WAO tetap merespon baik pemberian bantuan tersebut.
“Pemerintah tidak bijak dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri, artinya maklumat dari Kapolri sudah dikeluarkannya dan telah diamini juga dengan maklumat Kapolda tentang pengumpulan masa atau social distancing. Tapi ini telah dilanggar dan membuat kami menjadi bingung mau ikut yang mana,” kata Christian Yokung saat diwawancarai BeritaManado.com melalui via pesan whatsapp, Jumat (3/4/2020).
Lebih lanjut, Christian Yokung menuturkan sangat mendukung pemberian bantuan seperti ini, tetapi bijaklah dalam pemberian bantuan agar tidak merugikan masyarakat luas.
“Pembagian sembako berupa beras dari Pemprov Sulut ini bisa berdampak buruk ke masyarakat sebab tidak Saat pembagian bantuan para pengendara online tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri dan tidak memperhatikan lagi social distancing,” ungkap Yokung.
Lanjut Yokung, sesuai info yang dia dapat, darj ribuan pengendara online sudah berkumpul di lokasi hanya ratusan yang pulang membawa bantuan dan bisa saja sisinya pulang membawa wabah COVID-19.
“Saya sangat miris melihat kebijakan yang dilakukan Pemprov Sulut dalam pembagian sembako, kami dari pengendara online roda empat tadi merasa kebingungan sebab mau ikut atau melanggar anjuran yang telah dibuat oleh pemerintah,” ucapnya.
Yokung menilai pemberian bantaun dengan melakukan pendataan atau mengirim langsung biaya ke aplikasi pengendara online masih lebih bijak dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami pengendara online tentu menerima segala jenis pemberian bantuan. Namun, jika ada bantuan dari pemerintah berupa biaya bisa dilakukan melalui mata uang digital yang dimiliki semua pengendara, itu lebih bijak serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak akan terjadi seperti saat ini,” tandasnya.
Membludaknya pengendara ojek online untuk mendapatkan bantuan paket beras dari pemerintah OD-SK di halaman belakang kantor Gubernur Sulut, Jumat (3/4/2020) pagi tadi akhirnya menjadi perhatian serius dari pemerintah.
“Memang tadi pagi antusiasme para teman-teman ojek luar biasa sehingga petugas yang ada di kantor gubernur kewalahan mengatur di depan pintu masuk kantor Gubernur Sulut. Seharusnya yang terjadwal hari ini pengendara ojek pangkalan yang terlebih dahulu sudah di data dan telah mendapatkan kupon tetapi ada pemberitahuan yang beredar secara berantai kepada teman-teman ojek online. Dan tentunya jaringan ojek online sangat luar biasa sejak pagi mereka sudah ada di kantor gubernur Sulut,” jelas Kepala Biro Umum Pemprov Sulut, Clay Dondokambey.
Kadis Sosial Sulut Rinny Tamuntuan mengatakan ke depan bagi mereka yang belum terdaftar akan didata pada tahap selanjutnya.
“Karena ini akan dibuat tentu secara berkesinambungan. Sambil kita berharap kondisi ini atau darurat covid ini segera berlalu,” harap Tamuntuan.
(Rei Rumlus/DedyDagomes)
Baca Juga:
3000 Nasi Kotak Pemprov Sulut Sasar Buruh Pelabuhan Sampai Pemulung
Pemprov Sulut Salurkan Beras dan Daging Ayam ke Ribuan Ojek, Jumlah Penerima Membludak!
