
Penulis: Tim Redaksi
Pemprov Sulut menegaskan komitmennya membuka ruang bagi investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur DR. J. Victor Mailangkay, SH, MH, pemerintah memastikan iklim investasi tetap kondusif dengan mengedepankan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.
Di saat yang sama, Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk harus memberikan nilai tambah bagi daerah, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, menghormati hak masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Investasi yang dijalankan secara bertanggung jawab dinilai sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Pemprov Sulut Tegaskan Kepastian Hukum bagi Investasi Berkualitas
Pemerintah Provinsi juga mengingatkan bahwa seluruh kegiatan usaha wajib berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila muncul laporan atau dugaan pelanggaran, baik terkait aspek lingkungan, perizinan maupun ketentuan lainnya, maka proses penanganannya akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku oleh instansi berwenang.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menegaskan setiap tahapan akan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, serta kepastian hukum sehingga seluruh pihak memperoleh perlakuan yang adil sesuai aturan.
Sikap tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan terhadap kepentingan publik.
Perhatian terhadap Aspirasi Masyarakat Soal PT Futai
Terkait berbagai aspirasi masyarakat mengenai aktivitas PT Futai di Kota Bitung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Pemerintah juga menghormati seluruh proses pengawasan maupun penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Pemprov menegaskan tidak akan mendahului hasil pemeriksaan yang sedang berjalan. Namun, setiap laporan dipastikan akan ditangani secara profesional berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan (JR), menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
“Sulawesi Utara terbuka bagi seluruh investor yang berkomitmen membangun daerah secara bertanggung jawab. Investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Itulah fondasi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar JR.
Selain itu, Pemerintah Provinsi mengajak seluruh pelaku usaha membangun kemitraan yang harmonis bersama masyarakat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, serta menjadikan kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari budaya perusahaan.
Melalui komitmen tersebut, Pemprov Sulut menegaskan bahwa pintu investasi tetap terbuka, namun hanya bagi investasi yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta masa depan pembangunan Sulawesi Utara.
