Manado, BeritaManado.com – Dinasti politik merupakan strategi politik yang dibangun untuk memperoleh kekuasaan, sehingga kekuasaan dapat di wariskan kepada keturunan ataupun keluarga.
Pengamat Politik Sulawesi Utara (Sulut), Josef Kairupan mengatakan bahwa di Indonesia yang pada umumnya memiliki sistem kepemimpinan kesukuan, maka tidak menjadi hal yang aneh jika adanya sistem politik dinasti.
“Sejarah Indonesia meninggalkan sistem dinasti pada kelompok ataupun golongan tertentu,” tukas Josef, saat dihubungi wartawan BeritaManado.com, Selasa (24/10/2023).
“Dimana, suku-suku di Indonesia memiliki sistem kepemimpinan dinasti,” katanya.
Ditambahkan Dosen di Fisip Unsrat Manado ini, pucuk pimpinan akan dimiliki ataupun ditempati berdasarkan garis keturunan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis.
Tetapi, kata dia, dalam Negara yang bentuk pemerintahan republik dimana kepala negara dipilih oleh rakyat, ‘Dinasti Politik’ menjadi suatu hal yang dianggap keliru bagi sebagian besar masyarakat.
“Karena Negara ini bukan hanya milik dari satu keluarga tertentu,” ujar Josef Kairupan.
Tetapi jika melihat kembali sejarah, menurut Josef, sejak proklamasi kemerdekaan dan berdirinya NKRI, politik dinasti bukan pertama yang ditemui dari pemerintahan soekarno hingga SBY.
“Yang paling menonjol di saat pemerintahan era Soeharto, dan SBY,” kata dia.
Dikatakannya lagi, kecenderungan seseorang yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan yang dilanjutkan kepada keluarga baik istri, suami, anak dan family lainnya sudah menjadi seakan-akan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang sedang berkuasa.
“Tidak terkecuali di Sulawesi Utara, hal itupun terjadi,” tukas Josef lagi.
Tetapi kerabat, family, saudara dari orang yang sedang berkuasa sampai lolos terpilih melalui suatu proses pemilihan, dikatakan Josef, jika memang publik tidak mau politik dinasti, jangan dipilih calon yang menjadi saudara, family dari orang yang sedang berkuasa.
“Justru pada kenyataannya yang terpilih adalah mereka yang dianggap sebagai dinasti, ini satu hal yang aneh tapi nyata,” tukasnya.
Josef Kairupan berpendapat, begitu pula dengan Jokowi, logika sederhananya: jika dikatakan Dinasti memang demikian, tetapi Gibran dan Boby Nasution (mantunya Jokowi) terpilih menjadi Wali Kota melalui proses demokrasi.
“Artinya rakyat yang memilih mereka sehingga mereka sah terpilih sebagai Wali Kota,” ujar dia.
Kenapa sekarang malah dituduh politik dinasti?
Seharusnya, menurut Josef, salahkan rakyat yang memilih mereka.
“Seandainya juga dikatakan kenapa diloloskan sebagai calon, seharusnya jangan dipilih,” kata dia.
