Sangihe, Beritamanado.com – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., memastikan bahwa persoalan kelangkaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Rumah Sakit Daerah Liung Kendage (RSDLK) Tahuna kini telah ditangani.
Pemenuhan logistik kesehatan itu dijadwalkan akan lengkap dalam beberapa hari ke depan, sehingga kekhawatiran masyarakat mengenai pelayanan kesehatan bisa diakhiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Thungari dalam wawancara bersama awak media di Rumah Jabatan Bupati, Jumat (5/12/2025).
Ia menegaskan bahwa pemkab telah mengambil langkah cepat menindaklanjuti isu kelangkaan obat dan polemik pengadaan barang di RSDLK Tahuna.
Menurut Thungari, upaya penanganan sudah dilakukan sejak beberapa minggu lalu, baik melalui solusi jangka pendek maupun penataan jangka panjang.
“BMHP sudah tersedia dan sebagian besar obat-obatan sudah kami suplai melalui Dinas Kesehatan. Dalam waktu sekitar satu minggu, stok obat di RSDLK Tahuna akan kembali lengkap,” jelas Bupati.
Dengan kembali tersedianya obat, ia menegaskan bahwa pasien tidak boleh lagi dibebani biaya membeli obat dari luar rumah sakit.Bupati Thungari juga menyinggung akar persoalan yang menyebabkan krisis ini terjadi.
Ia mengungkapkan bahwa sejak awal memimpin pada Februari, ia sudah mengeluarkan instruksi agar pengadaan obat mengutamakan jenis generik.
“Kami sudah tegaskan dari awal bahwa rumah sakit harus memprioritaskan obat generik. Tetapi masih ada obat paten yang dibeli. Obat paten itu mahal dan membuat anggaran cepat habis,” tegasnya.
Ia menyebut, penggunaan obat generik bukan hanya lebih efisien, tetapi juga penting untuk menjaga keberlanjutan penyediaan obat sesuai perencanaan anggaran.
Menjelaskan penanganan jangka pendek, Bupati memaparkan bahwa RSDLK memiliki sumber dana internal sebagai BLUD. Dari total pendapatan, 50% dialokasikan untuk jasa medis dan 50% untuk pengadaan obat-obatan. Namun skema ini tidak dijalankan dengan prioritas yang tepat.
“Ketika stok obat menipis, mestinya porsi dana jasa medis bisa dialihkan sementara untuk pengadaan obat. Itu tidak dilakukan selama ini,” kata Thungari.
Ia menegaskan bahwa perencanaan dan pembelian obat sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen rumah sakit sebagai BLUD.Bupati juga membandingkan RSDLK dengan rumah sakit swasta yang harus menanggung penuh biaya operasional.
Sementara itu, di RSDLK, belanja pegawai hingga proyek pembangunan melalui Dana PEN yang hampir menyentuh Rp100 miliar sudah ditopang APBD. Tahun depan, RSDLK juga akan mendapatkan bantuan alat kesehatan dari kementerian senilai Rp16 miliar.
“Dengan pembiayaan sebesar itu dari APBD, sebenarnya sangat mudah bagi rumah sakit untuk mendapatkan profit,” ujarnya mengkritik.
Ia menambahkan bahwa RSDLK bahkan pernah mencatatkan surplus pada tahun 2021, sehingga kondisi keuangan yang menurun saat ini harus diusut penyebabnya.
Di akhir pernyataannya, Bupati Thungari menegaskan komitmennya untuk mengembalikan RSDLK menjadi rumah sakit yang mandiri, dikelola secara profesional, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pengembangan rumah sakit harus teratur, dan yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.