Amurang—Lambatnya pengurusan dan pengumuman tenaga honor daerah (Honda) kategori I (K1) yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BKN. Maka, membuat 239 tenaga Honda Minsel K1 gelisah. Tak hanya itu, sepertinya oknum pejabat BKDD Minsel ingin mengaburkan hasil verifikasi dan validasi BKN tersebut.
‘’Yang jelas, kami sangat kecewa dengan ketidakmampuan oknum Plt Kepala BKDD Minsel, Drs Jootje Dehoop. Artinya, semenjak BKDD dipimpin Rori Ferdinandus, SE sudah diketahui 109 tenaga Honda yang lulus dari 239 K1 tersebut. Namun demikian, dapat dibayangkan selama kurang satu tahun lebih dipercayakan Bupati Christiany Eugenia Paruntu. Justru, kinerjanya lambat dan tak mampu memberikan manfaat terhadap tenaga Honda Minsel,’’ ujar sejumlah tenaga honda dari Dinas Keuangan Minsel yang meminta namanya tak ditulis.
Menurutnya, ulah Plt Kepala BKDD Drs Jootje Dehoop tidak sesuai dengan amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No. 3 tahun 2012 yang mewajibkan seluruh kabupaten/kota mengumumkan Honda yang memenuhi kriteria hasil verifikasi dan validasi ke publik selama 14 hari. Ini harus dilakukan sesuai dengan surat edaran (SE) tertanggal 12 Maret lalu. Tetapi, justru pengakuan Dehoop bahwa pihaknya belum menerima Juknis tersebut.
‘’Ini kan ane tapi nyata, sudah keluar sejak tanggal 12 Maret, justru Dehoop mengaku tak tahu kalau Juknis telah turun. Maka dari itu, kami minta Bupati Tetty Paruntu, untuk segera mengevaluasi kinerja Dehoop. Dimana, oknum tersebut jelas tak mampu menjadi pembantu bupati. Bahkan, sejak diangkat menjadi Plt Kepala BKDD banyak hal yang tak bisa dilakukan. Karena, memang oknum kepala BKDD Minsel tersebut tak mampu melakukan tugas-tugas yang diembankannya oleh bupati CEP melalui rakyat,’’ bebernya.
Dengan demikian, kami para Honda yang ada di Minsel meminta segeralah ibu bupati Tetty Paruntu mengevaluasi kinerja Plt Kepala BKDD Drs Jootje Dehoop. ‘’Sebab, sudah terlihat selama kurang satu tahun lebih menjabat dia pun banyak sorotan. Jadi, jangan ditunda-tunda ibu bupati. Masih ada pejabat yang lebih mampu memperjuangkan hak-hak PNS dan tenaga Honda,’’ sebut mereka yang mewanti-wanti untuk tidak ditulis namanya.
Sayangnya, Plt Kepala BKDD Minsel Drs Jootje Dehoop belum berhasil dikonfirmasi. ‘’Maaf, pak Kaban lagi ada urusan di Manado,’’ ungkap salah satu kabid yang meminta namanya tak ditulis. (and)
Amurang—Lambatnya pengurusan dan pengumuman tenaga honor daerah (Honda) kategori I (K1) yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BKN. Maka, membuat 239 tenaga Honda Minsel K1 gelisah. Tak hanya itu, sepertinya oknum pejabat BKDD Minsel ingin mengaburkan hasil verifikasi dan validasi BKN tersebut.
‘’Yang jelas, kami sangat kecewa dengan ketidakmampuan oknum Plt Kepala BKDD Minsel, Drs Jootje Dehoop. Artinya, semenjak BKDD dipimpin Rori Ferdinandus, SE sudah diketahui 109 tenaga Honda yang lulus dari 239 K1 tersebut. Namun demikian, dapat dibayangkan selama kurang satu tahun lebih dipercayakan Bupati Christiany Eugenia Paruntu. Justru, kinerjanya lambat dan tak mampu memberikan manfaat terhadap tenaga Honda Minsel,’’ ujar sejumlah tenaga honda dari Dinas Keuangan Minsel yang meminta namanya tak ditulis.
Menurutnya, ulah Plt Kepala BKDD Drs Jootje Dehoop tidak sesuai dengan amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No. 3 tahun 2012 yang mewajibkan seluruh kabupaten/kota mengumumkan Honda yang memenuhi kriteria hasil verifikasi dan validasi ke publik selama 14 hari. Ini harus dilakukan sesuai dengan surat edaran (SE) tertanggal 12 Maret lalu. Tetapi, justru pengakuan Dehoop bahwa pihaknya belum menerima Juknis tersebut.
‘’Ini kan ane tapi nyata, sudah keluar sejak tanggal 12 Maret, justru Dehoop mengaku tak tahu kalau Juknis telah turun. Maka dari itu, kami minta Bupati Tetty Paruntu, untuk segera mengevaluasi kinerja Dehoop. Dimana, oknum tersebut jelas tak mampu menjadi pembantu bupati. Bahkan, sejak diangkat menjadi Plt Kepala BKDD banyak hal yang tak bisa dilakukan. Karena, memang oknum kepala BKDD Minsel tersebut tak mampu melakukan tugas-tugas yang diembankannya oleh bupati CEP melalui rakyat,’’ bebernya.
Dengan demikian, kami para Honda yang ada di Minsel meminta segeralah ibu bupati Tetty Paruntu mengevaluasi kinerja Plt Kepala BKDD Drs Jootje Dehoop. ‘’Sebab, sudah terlihat selama kurang satu tahun lebih menjabat dia pun banyak sorotan. Jadi, jangan ditunda-tunda ibu bupati. Masih ada pejabat yang lebih mampu memperjuangkan hak-hak PNS dan tenaga Honda,’’ sebut mereka yang mewanti-wanti untuk tidak ditulis namanya.
Sayangnya, Plt Kepala BKDD Minsel Drs Jootje Dehoop belum berhasil dikonfirmasi. ‘’Maaf, pak Kaban lagi ada urusan di Manado,’’ ungkap salah satu kabid yang meminta namanya tak ditulis. (and)