Minut, BeritaManado.com – Polres Minahasa Utara (Minut) memang mendapat perhatian khusus dari Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan.
Tender proyek rehabilitasi kantor sebesar Rp1,7 Miliar, rupanya bukan satu-satunya yang diberikan Bupati Vonnie Panambunan di masa kepemimpinan Kapolres AKBP Grace Rahakbau SIK.
Sepanjang Februari 2020, tercatat ada 6 pengadaan langsung (PL) yang masuk ke Polres Minut.
Data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP), ke-6 PL tersebut ditata dalam APBD Minut bernilai total Rp375 juta, dengan rincian:
- Biaya Perencanaan Rehabilitasi Fisik Kantor Polres Minahasa Utara Rp85 juta
- Belanja ATK Proyek Rehabilitasi Fisik Kantor Polres Minahasa Utara Rp25 juta
- Belanja Pengadaan Proyek Rehabilitasi Fisik Kantor Polres Minahasa Utara Rp15 juta
- Rehabilitasi Lapangan Tembak Kantor Polres Minahasa Utara Rp90 juta
- Rehabilitasi Lapangan Volly Ball Kantor Polres Minahasa Utara Rp90 juta
- Rehabilitasi Lapangan Bulu Tangkis Kantor Polres Minahasa Utara Rp70 juta
Kepala Badan Keuangan Pemkab Minut Petrus Macarau, membenarkan adanya hibah Rp1,7 miliar untuk rehabilitasi gedung Polres Minut.
Menurut Petrus, anggaran tersebut sudah disetujui dalam pembahasan APBD 2020 bersama legislatif.
“Proyek itu sudah disetujui sejak 2019,” ujar Petrus, Sabtu (9/5/2020).
Selanjutnya, pengadaan dana sebesar Rp 1,7 miliar untuk rehabilitasi gedung sudah diproses, sebelum pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia.
Penjelasan Petrus diperkuat pernyataan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemkab Minut Michael Nelwan, dimana proyek rehabilitasi ruangan Kantor Polres Minut dengan kode RUP 23965894 sudah diproses sejak Februari 2020.
“Bulan Februari proses pengadaan lelang rehabilitasi ruangan Kantor Polres Minut sudah dilakukan serta dijalankan sesuai mekanisme dan regulasi yang ada, sedangkan SKB Mendagri dan Menkeu baru turun bulan April,” ujar Nelwan.
Waktu Pelaksanaan Proyek
Publik memberi sorotan tajam terhadap proyek rehabilitasi ruangan di Polres Minut senilai Rp1,7 miliar.
Anggota DPRD Minut Azhar menilai, waktu realisasi proyek tidak tepat untuk masa pandemi COVID-19.
“Patut dipertanyakan timing pelaksanaan proyek hibah ini. Perlu diketahui bahwa ada surat edaran Menteri Keuangan awal April tahun 2020 yang membatasi dan melarang kepala daerah melaksanakan proyek belanja modal tahun ini karena devisit anggaran akibat COVID-19,” kata Azhar kepada BeritaManado.com, Minggu (10/5/2020).
Azhar sebagai personel Badan Anggaran (Banggar) menyesalkan sikap Pemkab Minut yang seolah memaksakan agak tender tersebut tetap jalan.
“Apakah proyek masih tetap dibayar atau tidak, kita lihat nanti. Lalu kalau uangnya tidak ditransfer oleh pusat, jangan-jangan nanti ada pergeseran anggaran dari tempat lain untuk (menutupi) hibah ini,” tambah Ketua PBB Minut ini.
Sementara, warga Minut Billy Barantian ikut juga menyoroti tender proyek rehab gedung Polres Minut yang dinilai banyak keganjilan.
“Beberapa hal tidak sesuai prosedur tender. Ada beberapa dokumen syarat yang tidak ada. Salah satu contoh, seharusnya ada pada Dokumen Pemilihan Persetujuan Pejabat Tinggi Madya untuk penambahan Dokumen Penawaran Teknis dan DOkumen Kualifikasi Berdasarkan Permen PUPR No. 7/PRT/M/2019, namun dalam dokumen pemilihan tidak ada untuk syarat tersebut,” kata Billy.
