Olahraga

Kronologi Penonaktifan KP dan KBP Terungkap, Jangan Ada yang Playing Victim!

Kronologi Penonaktifan KP dan KBP Terungkap, Jangan Ada yang Playing Victim!
Kronologi Penonaktifan KP dan KBP Terungkap

PSSI Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa keputusan menonaktifkan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi organisasi yang dilakukan secara berjenjang, dengan mengacu pada arahan PSSI Pusat dan ketentuan Statuta PSSI Tahun 2025.

Juru Bicara PSSI Sulawesi Utara, Devy Karamoy, mengatakan keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba ataupun berdasarkan kepentingan pihak tertentu. Sebaliknya, terdapat rangkaian peristiwa sejak September hingga November 2026 yang menjadi dasar bagi PSSI Sulawesi Utara dalam mengambil langkah organisasi tersebut.

“Kami ingin meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat sepak bola Sulawesi Utara. Penonaktifan KP dan KBP bukan keputusan sepihak yang diambil tanpa dasar. Ada kronologi, ada surat-menyurat resmi, ada pertemuan, ada notulen, dan ada rekaman pembicaraan yang semuanya kami miliki sebagai bagian dari dokumentasi organisasi,” tegas Devy, dalam rilis yang diterima oleh Beritamanado.com.

ADVERTISEMENT

Ia kemudian membeberkan secara terbuka kronologi yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut.

Menurut Devy, rangkaian persoalan ini bermula pada 11 September 2026.

Saat itu berlangsung pertemuan antara Plt Ketua PSSI Sulawesi Utara dengan KP dan KBP di kantor PSSI Sulawesi Utara, Ruko Marina Plaza, sekitar pukul 19.00 WITA.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah daftar pemilih yang masih memuat klub peserta Liga 4 musim 2024/2025.

Padahal, berdasarkan ketentuan organisasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, peserta pemilihan seharusnya mengacu pada peserta Liga 4 terakhir, yakni musim 2025/2026, yang tercatat berjumlah 12 klub.

Persoalan daftar pemilih tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang memerlukan arahan lebih lanjut dari PSSI Pusat.

“Pada pertemuan 11 September itu sudah ada pembahasan mengenai persoalan daftar pemilih. Bahkan, PSSI Sulawesi Utara menyampaikan akan meminta petunjuk PSSI Pusat terkait tahapan selanjutnya. Jadi, sejak awal persoalan ini sudah dikomunikasikan,” jelasnya.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 15 Oktober 2026. PSSI Provinsi Sulawesi Utara menerima surat arahan dari PSSI Pusat Nomor 6180/PGD/627/X-2026 mengenai persiapan kongres pemilihan.

Dalam surat tersebut, PSSI Pusat memberikan saran dan rekomendasi agar PSSI Sulawesi Utara menyelenggarakan Kongres Biasa Tahunan 2026.

Menindaklanjuti surat itu, pada 16 Oktober 2026, Plt Ketua PSSI Sulawesi Utara mengundang KP dan KBP untuk melakukan pertemuan secara langsung.

Dalam pertemuan tersebut, isi surat dari PSSI Pusat disampaikan sekaligus diinformasikan bahwa PSSI Sulawesi Utara akan menyelenggarakan Kongres Biasa Tahunan pada November 2026.

“Ini penting untuk dipahami. KP dan KBP sudah mengetahui secara langsung bahwa rekomendasi PSSI Pusat adalah melaksanakan Kongres Biasa Tahunan. Pertemuan tersebut juga memiliki rekaman sebagai dokumentasi,” ungkap Devy.

Selanjutnya, pada 28 Oktober 2026, PSSI Sulawesi Utara kembali menerima surat dari PSSI Pusat Nomor 6517/PGD/671/X-2026 tentang rekomendasi pelaksanaan Kongres Biasa Tahunan 2026.

PSSI Sulawesi Utara kemudian mengumumkan kepada peserta Liga 4 musim 2025/2026 mengenai rencana penyelenggaraan kongres tersebut.

Muncul Persoalan Berkas dan Penetapan Kongres PemilihanDinamika organisasi kembali berkembang pada 6 November 2026. KP dan KBP menyerahkan sejumlah berkas kepada kantor PSSI Sulawesi Utara.Berkas tersebut berisi Berita Acara Pertemuan tertanggal 3 November 2026.

Di dalamnya tercantum penetapan tempat dan waktu pelaksanaan Kongres Pemilihan Ketua PSSI Provinsi Sulawesi Utara pada 19 November 2026 di Sutan Raja Hotel, Kabupaten Minahasa Utara.

Menurut Devy, dalam situasi tersebut KP dan KBP sebenarnya telah mengetahui adanya rekomendasi PSSI Pusat mengenai pelaksanaan Kongres Biasa Tahunan. Namun, berdasarkan dokumen yang diserahkan, terdapat penetapan agenda Kongres Pemilihan Ketua PSSI Sulawesi Utara.

“Di sinilah kemudian dilakukan penelaahan terhadap dokumen dan kewenangan masing-masing komite. PSSI Sulawesi Utara tidak bisa mengabaikan surat maupun arahan resmi dari PSSI Pusat. Setiap dokumen yang masuk harus dipelajari dan dikonsultasikan sesuai mekanisme organisasi,” katanya.

Menindaklanjuti berkas yang diterima dari KP dan KBP, pada 11 November 2026 PSSI Sulawesi Utara menyurati PSSI Pusat.

Surat tersebut berisi penyampaian dokumen yang diberikan oleh KP dan KBP sekaligus permintaan arahan serta petunjuk dari PSSI Pusat mengenai langkah yang harus diambil terhadap persoalan tersebut.

Pada tanggal yang sama, Ketua Komite Pemilihan, Roy Maramis, juga mendatangi kantor PSSI Pusat di GBK Arena untuk menyerahkan berkas Berita Acara Pertemuan yang sama kepada sekretariat PSSI Pusat.

Fakta ini, menurut Devy, menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah menjadi perhatian dan masuk dalam proses komunikasi kelembagaan dengan PSSI Pusat.

Surat PSSI Pusat Menjadi Dasar EvaluasiPuncak dari rangkaian komunikasi tersebut terjadi pada 12 November 2026.

Setelah menerima dan mempelajari berkas dari perwakilan KP dan KBP, sekretariat PSSI Pusat mengirimkan surat kepada PSSI Sulawesi Utara dengan Nomor 6786/PGD/701/XI-2026.

Dalam surat tersebut, PSSI Pusat menyampaikan hasil penelaahan bahwa tindakan KP dan KBP Sulawesi Utara telah melampaui kewenangan Komite Independen berdasarkan Statuta PSSI Tahun 2025.

Pada poin 4 surat tersebut, PSSI Pusat meminta PSSI Provinsi Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap KP dan KBP yang terlibat.

“Jadi, perlu kami tegaskan bahwa langkah evaluasi ini bukan muncul dari inisiatif tanpa dasar. Ada surat resmi PSSI Pusat yang secara jelas meminta PSSI Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap KP dan KBP yang terlibat. Surat tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan organisasi,” tegas Devy.

Setelah melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian peristiwa, dokumen, dan arahan PSSI Pusat, pada 13 November 2026 PSSI Sulawesi Utara mengambil keputusan menonaktifkan KP dan KBP yang terlibat.

Devy menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan PSSI Pusat sampai terselenggaranya Kongres Biasa Tahunan 2026.Ia juga menekankan bahwa istilah yang digunakan adalah penonaktifan, bukan pemberhentian permanen.

Hal tersebut penting karena berdasarkan penjelasan dalam kronologi, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian komite tetap harus mengacu pada Statuta PSSI.

“Jangan sampai publik salah memahami. Yang dilakukan PSSI Sulawesi Utara adalah menonaktifkan KP dan KBP yang terlibat sesuai arahan PSSI Pusat sampai dilaksanakannya Kongres Biasa Tahunan 2026. Ini merupakan langkah organisasi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi, bukan tindakan yang dilakukan secara emosional ataupun untuk kepentingan kelompok tertentu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Devy menegaskan PSSI Sulawesi Utara memiliki dokumentasi atas rangkaian proses tersebut, mulai dari pertemuan, komunikasi, hingga dokumen resmi yang diterima dan dikirimkan kepada PSSI Pusat.

Menurutnya, dokumentasi berupa rekaman pertemuan dan notulen rapat merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan organisasi dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami memiliki seluruh rekaman dan notulen rapat yang berkaitan dengan proses ini. Kami juga memiliki dokumentasi surat-menyurat resmi, baik yang diterima dari PSSI Pusat maupun yang dikirimkan oleh PSSI Sulawesi Utara. Karena itu, jika diperlukan, seluruh kronologi ini dapat dijelaskan berdasarkan dokumen dan bukti yang ada,” tandasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan ini secara utuh dan objektif, tidak hanya berdasarkan potongan informasi atau penafsiran sepihak.PSSI Sulawesi Utara, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga tata kelola organisasi yang tertib, transparan, dan sesuai dengan Statuta PSSI.

“Fokus kami adalah memastikan seluruh tahapan organisasi berjalan sesuai aturan. Sepak bola Sulawesi Utara membutuhkan organisasi yang solid, kredibel, dan memiliki kepastian mekanisme. Karena itu, setiap keputusan harus berpijak pada aturan dan kepentingan organisasi, bukan kepentingan personal,” pungkas Devy.