BITUNG—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) menilia sejumlah kepala daerah di Sulut belum bisa membuat laporan keuangan yang baik. Akibatnya, masih banyak kabupaten/kota yang mendapatkan predikat opini tidak wajar dalam laporan keuangan.
Akibatnya, BPK dan PBKP mengundang semua kepala daerah di Sulut dalam Forum Pertemuan BPK-BPKP yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Minut, Rabu (14/12). Pertemuan ini juga dihadiri langsung Walikota Bitung, Hanny Sondakh bersama Wakil Walikota, Max Lomban dan Sekkot, Edison Humiang Msi.
“Pertemuan dimaksud untuk memberikan solusi kepada pemerintah daerah karena masih sangat banyak pemerintah daerah belum bisa memberikan laporan pertanggungjawaban keuangannya secara baik dan benar atau banyak daerah yang mendapat opini tidak wajar,” kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulut, Rochmadi Saptogiri SE MM yang tampil sebagai pembicara bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Adil Hamonangan Pangihutan, MM.
Pertemuan ini dibuka sekaligus dimoderatori Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil MPd. Dimana Pangihutan tampil membawa materi Strategi Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Ditempuh melalui Implementasi Inpres 4/2011. Sedangkan Rochmadi membawa materi berjudul Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.
Selain Sondakh, Lomban dan Humiang, turut juga hadir Asisten IV, Bidang Keuangan, Petrus Tuange, Inspekturat Kota Bitung, A P Katuuk dan Kabag Keuangan, Frangky Sondakh.(en)
BITUNG—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) menilia sejumlah kepala daerah di Sulut belum bisa membuat laporan keuangan yang baik. Akibatnya, masih banyak kabupaten/kota yang mendapatkan predikat opini tidak wajar dalam laporan keuangan.
Akibatnya, BPK dan PBKP mengundang semua kepala daerah di Sulut dalam Forum Pertemuan BPK-BPKP yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Minut, Rabu (14/12). Pertemuan ini juga dihadiri langsung Walikota Bitung, Hanny Sondakh bersama Wakil Walikota, Max Lomban dan Sekkot, Edison Humiang Msi.
“Pertemuan dimaksud untuk memberikan solusi kepada pemerintah daerah karena masih sangat banyak pemerintah daerah belum bisa memberikan laporan pertanggungjawaban keuangannya secara baik dan benar atau banyak daerah yang mendapat opini tidak wajar,” kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulut, Rochmadi Saptogiri SE MM yang tampil sebagai pembicara bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Adil Hamonangan Pangihutan, MM.
Pertemuan ini dibuka sekaligus dimoderatori Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil MPd. Dimana Pangihutan tampil membawa materi Strategi Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Ditempuh melalui Implementasi Inpres 4/2011. Sedangkan Rochmadi membawa materi berjudul Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.
Selain Sondakh, Lomban dan Humiang, turut juga hadir Asisten IV, Bidang Keuangan, Petrus Tuange, Inspekturat Kota Bitung, A P Katuuk dan Kabag Keuangan, Frangky Sondakh.(en)