Surabaya, BeritaManado.com — Senin (7/11/2022), Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pada kesempatan tersebut, Senator RI DR Maya Rumantir MA PhD menyampaikan beberapa pandangan terkait hasil pemeriksaan BPK Ihtiar Hasil Pemeriksaan Semester I (IIHPS-I) Tahun 2022.
Dalam IHPS-I tersebut ada cukup banyak laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Senator Maya Rumantir mengatakan bahwa pemeriksaan BPK merekomenmdasikan sejumlah hal, dimana salah satunya yaitu masih besarnya jumlah dan nilai temua, yaitu sebanyak 9,158 temuan yang memuat 15,674 permasalahan dengan nilai 18,37 Triliun.
“Berkaitan dengan hal ini, kami ingin mendapatkan informasi tentang sistem dan tata cara pengelolaan keuangan yagna da di Jawa Timur. Namun demikian secara pribadi saya memberikan apresiasi kepada Pemprov Jawa Timur yang telah meraih Opini WTP sebanyak tujuh kali secara berturut-turut sejak tahun 2015,’ ungkap Maya Rumantir.
Sebab itu, Senator Maya Rumantir mengajak untuk terus membangun sinergitas sehingga Jawa Timur tidak terkendala dengan hal-hal yang dapat merugikan pemerintah daerah dan masyarakatnya.
Meski demikian, prestasi yang dicapai tidak seharusnya membuat pemerintah berbesar hati, karena masih ada beberapa hal yang perlu untuk disikapi terkait sejumha temuan BPK.
Tahun 2021, hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2021, BPK masih menemukan kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun hal itu tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian laporan keuangan daerah tahun 2021.
“Yang menjadi catatan saya juga yaitu mengapa pendapatan hibah langsung tanpa melalui rekening kas umum daerah belum dicatat secara tertib. Apakah benar pengelolaan belanja hibah kepada masyarakat pada empat SKPD tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan, volme hasil pekerjaan. Kekurangan volume hasil atas pelaksanaan paket pekerjaan belanja tidak terduga pada dua SKPD. Apakah semua temuan BPK ini dikoordinasikan dengan semua SKPD untuk ditindaklanjuti,” tutur Senator Maya Rumantir.
Diluar dari materi pembahasan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut, Senator Maya Rumantir menyampaikan harapan juga bahwa berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sebaiknya mereka yang berkepentingan dengan hal itu melakukan tugas dan kinerja sesuai dengan acuan dalam ketentuan yang ada.
“Semoga anggaran yang ada setiap tahun anggaran dapat dikelola dengan baik dan benar, aar supaya hasilnya dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan tentu saja pembangunan daerah lebih terasa manfaatnya,” harapnya.
(Frangki Wullur)