Manado – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Utara Andi Lolongau menegaskan akan melakukan pemeriksaan terhadap dana bantuan partai politik. Pemeriksaan ini dilakukan sesuai Pasal 2 UU No 15 Tahun 2004.
“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara,” ujar Lolongau dalam forum media workshop di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut.
Dia juga menambahkan setiap Parpol wajib menyampaikan LPJ penerimaan dan pengeluaran dana setahun sekali untuk diaudit paling lambat sebulan setelah tahun pelaksanaan berakhir.
Lolongau juga menjelaskan ada beberapa tujuan pemeriksaan dalam pemeriksaan dana parpol ini, antara lain penyaluran bantuan telah diterima oleh parpol yang berhak. Selanjutnya apakah bantuan yang diterima telah dipergunakan sesuai kriteria yang ditetapkan serta apakah penggunaan bantuan telah didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban. (rizath polii)
