MANADO – Kesal dengan banyaknya guru yang mengajar di kepulauan seperti Bunaken, yang tidak mendapatkan pendidikan yang optimal, karena gurunya hanya pulang pergi ke Manado. Beberapa orangtua murid SD maupun SMP mengancam akan melakukan aksi demonstrasi ke Diknas Manado dan DPRD Manado.
”Kami akan melakukan demo, bagaimana anak-anak kami bisa bersaing dengan SD maupun SMP di tempat lain, kalau gurunya sering terlambat mengajar, bahkan banyak kali tidak masuk dengan alasan laut bergelombang,” ujar Nelwan, salah seorang orangtua murid, Selasa (12/04).
Menurutnya, kalau memang Diknas Manado serius meningkatkan pendidikan di daerah kepulauan, maka harus memperhatikan kualitas guru. ”Kalau perlu CPNS yang datang ke daerah kepulauan ada perjanjian 10 tahun terikat kontrak, tidak bisa dimutasi, dan harus tinggal di sini,” tuturnya tegas. (abm)
aneh,,padahal pegawai2 ini sewaktu terangkat,,,menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja,,,,,gaji so p mahal,,tunjangan banyak,,mar smua percuma,,nda berbanding deng performa di lapangan,,,cuma bking berat beban APBD saja,,,,mana dang tu tanggung jawab moral,,,,,??? kalo so pns,,kong nda ada di tempat,,bagimala lagi,,,,coba kepala BKD,,kase sangsi tegas tu yang model bagini,,,,baru pegawai biasa,,so blajar ja jadi koruptor,,,pa lagi kalo so ada jabatan,,,lebe gila pasti,,,,,,
Demo ke Dinas Pendidikan, percuma!. Paling tepat ke Walikota, karena seharusnya, 3 komponen pendidikan formal (sekolah): SARANA PRASARANA, KETENANGAAN DAN KURIKULUM, sepenuhnya dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan, sesuai jiwa Otonomi Daerah. Tetapi kenyataannya hanya Kurikulum yang tidak dicampuri. Sedangkan SarPras dan Ketenangaan (Guru dan Adminitratif), di kendalikan dari “luar”. Kadisnya hanya bisa berbuat sedikit untuk dua komponen terakhir itu. Dan, hal itu terjadi hampir di semua Kabupaten Kota. Mungkin itukah yang dimaksudkan dengan POLITISASI BIROKRASI?