
Manado, BeritaManado.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Normans Luntungan memberikan pernyataan menohok dalam kegiatan sosialisasi pengimputan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Normans menyoroti banyaknya aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, tidak terakomodir.
“Banyak keluhan masyarakat bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses DPRD tidak diakomodir oleh pemerintah,” ungkap Normans Selasa, (14/1/2025) usai kegiatan sosialisasi.
Menurut Normans, untuk kegiatan reses DPRD terdapat anggaran yang harus dikeluarkan kemudian banyak aspirasi masarakat yang tidak diakomodir, maka sama saja dengan membuang-buang waktu dan anggaran.
“Bahkan ada anggota DPRD, pokok pikirannya tidak perna diakomodir sama sekali. Kalau memang seperti itu buat apa lagi ada reses,” tegas Normans.
Meski demikian, Normans mengakui bahwa saat ini pokok-pokok pikiran DPRD belum diinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sehingga dirinya belum dapat memastikan apakah ada pokok-pokok pikiran DPRD yang diabaikan lagi.
Normans pun berpendapat bahwa, sebaiknya pemerintah daerah dapat melakukan perhitungan sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dapat memberikan jumlah pokok-pokok pikiran DPRD yang dipastikan dapat diakomodir.
“Dari pada torang ba lelah-lelah, lebe bae kase rau jo. Setiap anggota DPRD dibatasi berapa jumlah pokok pikiran yang dipastikan terakomodir dalam SIPD,” timpal Normans dengan dialek Manado yang khas.
(Erdysep Dirangga)