Ratahan – Polemik jembatan Pantai Lakban, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), menjadi viral usai postingan warga terkait kondisi tempat wisata tersebut yang memprihatinkan.
Dalam postingannya, seorang warga meminta perhatian pemerintah atas kondisi salah satu tempat wisata unggulan tersebut.
Bahkan buntut dari postingan ini memunculkan kabar miring terkait janji perbaikan oleh pemerintah yang belum ditepati.
Terkait hal ini, Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Dua, Artly Kountur mengungkapkan bahwa hal ini juga bagian dari kelalaian sebagai wakil rakyat.
Pasalnya, dalam pembahasan anggaran di Perubahan APBD 2021, bahkan di APBD 2022, permasalahan jembatan seakan terlupakan.
Usulan perbaikan ini baru muncul pada detik-detik terakhir finalisasi anggaran yang akhirnya menyulitkan semua pihak.
Namun sebagaimana yang dikatakan Anggota DPRD, Artly Kountur, dirinya mengapresiasi respon Pemerintah Kabupaten Mitra yang mengambil kebijakan untuk membangun jembatan darurat.
“Secara gentle saya mengakui ini kelalaian kami sebagai wakil rakyat dari Dapil Dua. Sebab dari awal pembahasan anggaran, aspirasi berkaitan dengan jembatan ini tidak muncul dalam pembahasan,” ungkapnya, di Kantor DPRD, Senin (3/1/2022).
Padahal dikatakannya, terkait perbaikan akses masuk ke Pantai Lakban ini harusnya merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah.
Sehingga menurutnya, langkah dan kebijakan pemerintah melalui Sekretaris Daerah Mitra, David Lalandos, pada finalisasi APBD tersebut harus disyukuri semua pihak.
“Kita juga harusnya bersyukur karena ada kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperbaiki jembatan tersebut,” pungkasnya.
Di lain pihak, Sekretaris Daerah Mitra, David Lalandos mengatakan, penanganan darurat perbaikan jembatan harusnya sudah dilaksanakan.
Namun tertunda karena alat berat masih digunakan oleh pihak-pihak penyedia dalam rangka penyelesaian pekerjaan akhir pada Bulan Desember.
“Penanganan darurat perbaikan jembatan segera dilaksanakan oleh Dinas PUPR Mitra,” singkat David Lalandos.
Ditambahkannya, langkah awal ini memang baru seputar penanganan darurat, sambil menunggu pelaksanaan anggaran APBD 2022.
(jenlywenur)