Jakarta, BeritaManado.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan tambahan anggaran.
Tambahan anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp50 triliun.
Hal itu diungkapkan Dadan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Menurut Dadan, hal itu merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini kan sebetulnya kebijakan Pak Presiden, dan Pak Presiden sudah berkonsultasi, sudah diskusi dan mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan terkait dengan tambahannya,” ujar Dadan, dikutip dari Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Dadan menjelaskan, pada awalnya, tambahan anggaran yang diproyeksikan untuk program MBG mencapai Rp100 triliun.
Namun setelah dilakukan simulasi oleh BGN, kebutuhan tambahan anggaran diperkirakan cukup sebesar Rp50 triliun.
Meski demikian, besaran anggaran tersebut masih harus melalui pembahasan lebih lanjut.
“Setelah kami konsultasi dengan Pak Presiden dan mekanisme penganggaran kan harus dikonsultasikan juga dengan Komisi IX, dan sekarang belum ada pembahasan terkait dengan itu,” lanjutnya.
Terkait realisasi anggaran tambahan tersebut, Dadan menyebut belum dapat dipastikan kapan akan dicairkan.
Menurutnya, tambahan Rp50 triliun itu baru akan direalisasikan apabila dana awal sebesar Rp71 triliun yang telah dialokasikan tidak mencukupi.
“Yang sekarang saja 71 (triliun), baru 3 persen kan (yang terpakai). Jadi nanti kalau sudah mendekati di mana anggaran itu kurang, itu segera akan direalisasikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Dadan juga memaparkan laporan serapan anggaran dari dana awal program BGN sebesar Rp71 Triliun kepada Komisi IX DPR.
Hingga kini, kata dia, baru sekitar Rp2,386 Triliun atau 3,36 persen, di mana penyerapan anggaran untuk pegawai sekitar 0,01 persen atau Rp 386,87 juta.
Adapun alokasi anggaran untuk penyediaan makanan bergizi, jelas dia, baru 4,16 persen.
Menurut Dadan, BGN juga telah membuat skema serapan anggaran yang sudah mencakup perhitungan tambahan dana, dari Rp71 triliun menjadi Rp116 triliun.
“Jadi kami masukkan bukan hanya anggaran yang Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran, termasuk yang diminta oleh Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta. Jadi makan bergizi ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta,” bebernya.
Klaim Keberhasilan MBG 99,99 Persen
Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa tingkat keberhasilan program MBG sudah mencapai 99,99 persen.
Pernyataan itu diungkapkan Prabowo saat menanggapi kasus siswa keracunan MBG dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Presiden Prabowo menjelaskan, persentase keracunan siswa 0,0005 dari total siswa penerima manfaat.
Prabowo menyampaikan total siswa penerima program MBG sejauh ini berjumlah sekitar 3 juta siswa.
Sementara siswa yang mengalami keracunan di bawah 200 siswa.
“Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang, yang rawat inap hanya 5 orang,” kata Prabowo.
“Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang. Itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 (persen),” sambung kepala negara.
Berdasarkan jumlah kasus keracunan tersebut, kata dia, tercermin keberhasilan program MBG yang telah dilaksanakan sejauh ini.
Ia berkeyakinan persentase tingkat keberhasilan MBG mencapai 99,99 persen.
“Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen. Di mana ada usaha, usaha manusia di mana bidang kerjaan apapun kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong?” ujar Prabowo.
Walau demikian, Prabowo mengingatkan agar angka tersebut tidak membuat jajaran pemerintah terlena dan mudah puas.
Ia mewanti-wanti hal itu kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang juga hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna.
“Walaupun kita tidak boleh cepet puas Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti Desember 2025,” seru Prabowo ke Kepala BGN Dadan Hindayana.
“Tapi saya hargai karena Kepala BGN (Dadan) dan jajaran mengatakan ‘Pak sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan’, dan kita mengerti tidak gampang,” sambung Prabowo.
(jenlywenur)
