Manado – Sedikitnya empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sulut terindikasi melakukan kecurangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang merugikan daerah atau korupsi. Penyampaian ini disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Sjafrudin Mosii, SE, MM saat menyampaikan hasil laporan pemeriksaan keuangan pemerintah Provinsi dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sulut, Selasa (2/7).
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Tahun Anggaran 2012 telah merealisasikan belanja barang yang akan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Dinas Kehutanan. Atas realisasi tersebut, terdapat indikasi kecurangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang merugikan daerah,” ujar Sjafrudin.
Namun demikian kata Sjafrudin, atas kerugian yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK, telah dipulihkan dengan penyetoran kembali ke kas daerah sebelum terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Terjadinya indikasi kecurangan dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengeluaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seyogyanya menjadi perhatian Pemprov Sulut agar tidak berulang pada tahun anggaran berikutnya, jelas dia. (Jrp)
