Manado – Ada sekitar 20 ribu warga bahkan lebih asal Sulawesi Utara yang tinggal di negara tetangga Philipina tanpa identitas yang jelas. Hal ini terkuak saat Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) yang dipimpin Marsma TNI Supomo, S.IP., M.Sc melakukan rapat dengan jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang di koordinir oleh Sekretaris Provinsi Ir Siswa Rachmad Mokodongan di ruang Moposat Kantor Gubernur.
Dalam rapat tersebut dipaparkan data dari Badan Intelijen Negara wilayah Sulut bahwa terdapat sedikitnya 20 ribu warga asal Sulut yang saat ini berada di Philipina dengan status yang tidak jelas.
“Mereka sendiri berasal dari Sulawesi Utara dan tinggal di Philipina tanpa Kartu Tanda Penduduk atau warga negara Indonesia dan Philipina sendiri menolak mengakui mereka sebagai warga negara Philipina, padahal mereka sendiri tidak bisa berbahasa Indonesia karena sudah sejak lama berada di negara tersebut, ujar sumber dari BIN dalam rapat itu.
Untuk itu Supomo mengatakan mereka itu merupakan masalah bangsa saat ini yang harus seherah dicarikan solusi penyelesaian kewarganegaraan, karena hal itu akan sangat mempengaruhi stabilitas keamanan. Ini juga harus diperjelas menyangkut hak politik serta demokrasi didalamnya, karena pada saat pemilu harus segera dipikirkan bersama.
“Saya pikir masalah ini perlu dikoordinasikan dalam lingkup sektoral, karena ini menjadi kompleks dan ini menjadi isu di Wilayah-wilayah perbatasan, saya kira ini harus dipecahkan dilintas institusi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi kemudian pemerintah Daerah bersama-sama berkoordinasi untuk mengatasi masalah ini dan ini bukan hanya masalah pemerintah Daerah,” jelas Supomo.
Dia mengharapkan, masalah status kewargaanegaraan dari sekitar 20 ribu warga asal Sulut yang berada di Philipina segerah ada solusinya. (Jrp)
