Manado – Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sulawesi Utara melansir sedikitnya ada 143 juta rupiah anggaran jasa psikologi dalam kegiatan Pemetaan Potensi PNS lewat Psikotes selama 3 hari pelaksanaannya pada Selasa (5/2) – Kamis (07/2) yang lalu, masih mengendap di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut. Hal itu terkuak ketika Ketua HIMPSI Sulut Erens Sangelorang saat dituntut pertanggungjawabannya pada Musyawara Wilayah (Muswil) HIMPSI Sulut usai mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua HIMPSI periode 2008-2013 di Aston Hotel akhir pekan lalu.
“Dana itu ada, masuk pada program kegiatan, tetapi dana itu tidak dibayarkan pada HIMPSI Sulut periode yang lalu. Nah saat ini kita masih akan melakukan proses pendataan melalui tim yang nantinya meminta pertanggungjawaban kepada BKD Provinsi Sulawesi Utara agar tuntutan pertanggungjawaban anggota HIMPSI menjadi jelas, jangan sampai kita (pengurus HIMPSI Sulut) yang dipersalahkan anggota,” jelas salah satu putra terbaik Nusa Utara ini.
Lebih lanjut, Dekan Fakultas Psikologi UKIT Yayasan A Z R Wenas ini menambahkan bahwa sedikitnya ada 143 Juta rupiah dana pada kegiatan pemetaan potensi diri yang dilaporkan oleh tim psikologi HIMPSI Sulut yang mengendap dan belum dibayarkan. Padahal informasi yang diterima pihak HIMPSI sendiri anggarannya sejak lama sudah ditangan bendahara BKD Sulut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKD Provinsi Sulut sendiri belum memberikan konfirmasinya kepada BeritaManado.com mengenai mengendapnya anggaran tersebut. (Rizath Polii)
Manado – Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sulawesi Utara melansir sedikitnya ada 143 juta rupiah anggaran jasa psikologi dalam kegiatan Pemetaan Potensi PNS lewat Psikotes selama 3 hari pelaksanaannya pada Selasa (5/2) – Kamis (07/2) yang lalu, masih mengendap di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut. Hal itu terkuak ketika Ketua HIMPSI Sulut Erens Sangelorang saat dituntut pertanggungjawabannya pada Musyawara Wilayah (Muswil) HIMPSI Sulut usai mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua HIMPSI periode 2008-2013 di Aston Hotel akhir pekan lalu.
“Dana itu ada, masuk pada program kegiatan, tetapi dana itu tidak dibayarkan pada HIMPSI Sulut periode yang lalu. Nah saat ini kita masih akan melakukan proses pendataan melalui tim yang nantinya meminta pertanggungjawaban kepada BKD Provinsi Sulawesi Utara agar tuntutan pertanggungjawaban anggota HIMPSI menjadi jelas, jangan sampai kita (pengurus HIMPSI Sulut) yang dipersalahkan anggota,” jelas salah satu putra terbaik Nusa Utara ini.
Lebih lanjut, Dekan Fakultas Psikologi UKIT Yayasan A Z R Wenas ini menambahkan bahwa sedikitnya ada 143 Juta rupiah dana pada kegiatan pemetaan potensi diri yang dilaporkan oleh tim psikologi HIMPSI Sulut yang mengendap dan belum dibayarkan. Padahal informasi yang diterima pihak HIMPSI sendiri anggarannya sejak lama sudah ditangan bendahara BKD Sulut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKD Provinsi Sulut sendiri belum memberikan konfirmasinya kepada BeritaManado.com mengenai mengendapnya anggaran tersebut. (Rizath Polii)