
bertugas di Manado pada Sabtu 9 Mei 2026 setelah menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet RI agar tidak ikut dalam rombongan kunjungan kerja ke Pulau Miangas.
Kilas sepekan Sulut periode 7–9 Mei 2026 mencatat tujuh peristiwa yang langsung mengguncang publik Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius Selvanus diperintah Presiden Prabowo untuk tidak terbang ke Miangas, program MBG terbukti memutarkan Rp6,4 miliar per hari di tengah masyarakat bawah, dan sidang PTUN Manado membuka rahasia kelam sanksi bullying di dunia medis.
Semuanya terjadi dalam tiga hari padat yang menegaskan posisi Sulut sebagai provinsi perbatasan yang selalu dalam sorotan nasional.
MBG Putar Rp6,4 Miliar per Hari di Sulut, 7.819 Warga Miskin Kini Punya Penghasilan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Utara telah beroperasi melalui 180 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyerap 7.819 tenaga kerja, mayoritas dari kalangan miskin hingga miskin ekstrem desil 1 dan desil 2.
Program yang awalnya dikenal sebagai program gizi kini menjadi mesin penggerak ekonomi nyata di lapisan terbawah masyarakat.
Dana yang berputar setiap hari di Sulut mencapai lebih dari Rp6,4 miliar, dengan Rp841 juta per hari diserap langsung oleh tenaga kerja lokal.
Secara nasional, dana harian yang mengalir ke seluruh SPPG mencapai Rp1 triliun, dari jumlah itu Rp122 miliar per hari diserap oleh sekitar 1,2 juta relawan di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menyatakan: “Kalau saya analogikan, uang pemerintah itu seperti butiran air hujan yang mengalir dari atas langsung ke sel-sel di bawah, dari Aceh sampai Papua, dari desa sampai metropolitan.”
Baca selengkapnya: MBG Putar Rp6,4 Miliar per Hari di Sulawesi Utara, Ribuan Warga Miskin Kini Punya Penghasilan
Sidang PTUN Manado: Ahli Ungkap Sanksi Bullying Medis yang Bisa Hapus Karier Seumur Hidup
Persidangan antara RSUP Kandou Manado melawan Dr. dr. Suryadi Tatura, SpA(K) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado terus memanas.
Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Olden Bidara, Rabu (29/4/2026), pihak rumah sakit menghadirkan saksi ahli Uud Cahyono, SH, MARS, dari Perhimpunan Hukum Perumahsakitan Indonesia (PHPI) untuk membedah sanksi perundungan di lingkungan medis berdasarkan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1512/2023.
Uud Cahyono menjelaskan tiga tingkatan sanksi: ringan berlaku 3 bulan, sedang 6 bulan, dan berat 1 tahun.
Yang paling mematikan bukan durasi hukumannya, melainkan jejak administratif permanen yang mengikutinya termasuk potensi pencabutan izin praktik dan penghapusan dari sistem SDM Kesehatan nasional.
“Meskipun durasinya berbeda, dampak administratifnya serupa. Nama pelaku akan tercatat secara permanen dalam sistem SDM Kesehatan. Bahkan, ada potensi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP),” tegas Uud Cahyono di hadapan majelis hakim.
Baca selengkapnya: Sidang PTUN Manado: Ahli Ungkap Ngerinya Sanksi Bullying di Dunia Medis
Yulius Selvanus Tak Terbang ke Miangas: Perintah Langsung Presiden Prabowo Ubah Segalanya
Sebanyak 23 manifest rombongan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan Forkopimda telah disiapkan untuk penerbangan ke Miangas pada Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 06.00 WITA.
Pesawat Cessna TNI AU siap, protokoler VVIP sudah pada posisi siap operasi, tidak ada hambatan teknis maupun administratif apapun.
Yang mengubah segalanya adalah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Sekretaris Kabinet RI kepada Gubernur Yulius Selvanus pada Jumat malam (8/5/2026): seluruh unsur pimpinan daerah dan Forkopimda diperintahkan tetap standby di Manado guna memastikan stabilitas dan kesiapsiagaan pengamanan regional selama kunjungan Presiden berlangsung di kawasan perbatasan utara NKRI.
Dalam perspektif negara, pengamanan Presiden mencakup keseluruhan sistem keamanan wilayah penyangga bukan hanya titik kunjungan.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan bentuk ketidakhadiran biasa, melainkan manifestasi kepatuhan terhadap rantai komando negara.
Pertamina Skorsing SPBU Tombatu Setelah Video Biosolar Viral, Tangki Modifikasi Jadi Bukti
Video siaran langsung seorang konsumen yang viral di media sosial pada 7 Mei 2026 langsung memicu respons Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Tim SBM Sulutgo II Fuel turun ke lapangan dan menelusuri rekaman CCTV SPBU 74.959.01 Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara.
Hasilnya: ditemukan transaksi yang terindikasi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi Biosolar menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi.
Pertamina langsung menjatuhkan skorsing sementara terhadap penyaluran produk JBT Biosolar di SPBU tersebut sebagai tindakan pembinaan, sekaligus mempertegas sistem pengawasan berlapis yang mencakup monitoring transaksi, pengecekan lapangan, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan: “Setiap indikasi penyalahgunaan akan ditindaklanjuti secara serius. Penyaluran BBM subsidi harus benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak. Karena itu pengawasan dilakukan secara berlapis, termasuk melalui evaluasi transaksi dan pemantauan operasional SPBU.”
Baca selengkapnya: Pertamina Tindak Tegas Dugaan Penyalahgunaan Biosolar di SPBU Tombatu
Cerita Jurnalis yang Semula Ragu Berobat ke RSUD Maria Walanda Maramis, Ini yang Ia Temukan
Malam Minggu, 3 Mei 2026, seorang jurnalis membawa istrinya yang menahan nyeri hebat menuju RSUD Maria Walanda Maramis, Minahasa Utara.
Ia awalnya menyarankan rumah sakit besar yang lebih modern, tetapi jarak dan kondisi darurat memaksa mereka memilih rumah sakit daerah yang selama ini jarang mendapat sorotan positif.
Di Instalasi Gawat Darurat, yang ia temukan melampaui ekspektasinya: seorang petugas keamanan menghampiri mobil bahkan sebelum pintu terbuka sepenuhnya dan langsung menawarkan bantuan dengan nada tulus.
Pengalaman itu mengubah pandangannya secara menyeluruh tentang pelayanan rumah sakit pemerintah di daerah.
“Pakai kursi roda dulu pak?” tawaran pertama dari petugas IGD RSUD Maria Walanda Maramis yang malam itu menjawab keraguan sang jurnalis.
Baca selengkapnya: Jujur, Awalnya Saya Ragu ke RSUD Maria Walanda Maramis
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Tegaskan Rencana 514 Batalyon: Satu Kabupaten Satu Batalyon
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyambangi Sulawesi Utara pada Kamis (7/5/2026), mengunjungi Lanud Sam Ratulangi Manado dan fasilitas pendidikan tamtama di Kota Bitung sebagai bagian dari inspeksi pembangunan kekuatan pertahanan.
Dalam keterangan pers, Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan rencana besar: setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia akan memiliki satu batalyon teritorial pembangunan, menjadikan total 514 batalyon yang akan dibentuk secara nasional.
Selain itu, Kementerian Pertahanan menetapkan kilang minyak dan terminal-terminal Pertamina sebagai prioritas pengamanan aset energi strategis nasional.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Sjafrie Sjamsoeddin mengaku turun langsung ke dapur untuk memastikan logistik prajurit terpenuhi karena baginya, kesiapan tempur dimulai dari perut yang terisi.
“Setiap kabupaten itu akan ada satu batalyon teritorial pembangunan,” tegas Sjafrie Sjamsoeddin di Lanud Sam Ratulangi Manado.
Baca selengkapnya: Satu Kabupaten Satu Batalyon, Menhan Sjafrie Beberkan Rencana Besar Pertahanan RI
Timsusgub Sulut: Kontraksi Q1 Bersifat Sementara, Ekonomi 2026 Ditarget Tembus 6 Persen
Tim Khusus Gubernur Sulut (Timsusgub) Percepatan PSN dan Program Prioritas Daerah menegaskan bahwa kontraksi ekonomi Sulut sekitar 0,8 persen pada Triwulan I 2026 belum mencerminkan kondisi riil daerah.
Perlambatan dinilai lebih disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja pemerintah dan pelaksanaan proyek strategis nasional yang sebagian baru akan bergerak penuh pada Triwulan II.
Sektor produksi utama Sulut, pertanian, perikanan, dan komoditas pangan, disebut tetap stabil dan menjadi fondasi ketahanan ekonomi daerah.
