Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus berhasil mengamankan paket besar bantuan perumahan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam pertemuan strategis di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan, Kepala Bappeda, serta Tim Khusus Gubernur untuk Percepatan Program Strategis Nasional ini menghasilkan sejumlah komitmen konkret yang langsung menyasar kebutuhan hunian masyarakat Sulawesi Utara.
Yulius Selvanus Bawa Pulang 8 Program Perumahan untuk Sulut
Dari meja perundingan, delapan program perumahan resmi dialokasikan untuk Sulawesi Utara.
Yang paling signifikan adalah lonjakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari hanya 643 unit menjadi 8.000 unit, sebuah lompatan yang luar biasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di provinsi ini.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan 7.000 unit rumah subsidi melalui kerja sama dengan BP TAPERA, serta 400–600 unit rumah bagi ASN, TNI, Polri, pelaku UMKM, atlet, dan tokoh agama pada tahap pertama.
Satu tower Rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pun siap dibangun di wilayah Manado.
Dukungan Ekonomi dan Penanganan Kawasan Kumuh Ikut Masuk Paket
Kementerian PKP tak hanya bicara soal bata dan semen.
Pelaku UMKM di Sulut mendapat kabar baik berupa fasilitas Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dengan subsidi bunga 5% yang ditanggung penuh oleh Kementerian PKP, dengan plafon pembiayaan hingga Rp5 miliar.
Pengembang perumahan lokal pun mendapat angin segar lewat dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat pembangunan hunian rakyat.
Paket ini juga mencakup penanganan kawasan kumuh di beberapa wilayah Sulut, serta tindak lanjut pembangunan rusun bagi warga Kepulauan Sitaro yang masih berdampak banjir awal 2026.
Sinkronisasi Data Real Time untuk Ketepatan Sasaran
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar formalitas.
Ia hadir untuk memastikan data dan administrasi program benar-benar sinkron agar manfaat sampai kepada yang berhak.
Langkah nyata pun segera diambil.
Menteri PKP Maruarar Sirait langsung menghubungi Kepala BPS Pusat dalam pertemuan itu untuk melakukan sinkronisasi data penerima manfaat secara real time.
“Langkah ini penting agar seluruh program berjalan efektif, transparan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Sebagai penegasan komitmen, Menteri PKP Maruarar Sirait dijadwalkan berkunjung langsung ke Sulawesi Utara pada April 2026 untuk memantau implementasi seluruh program di lapangan.
Bagi masyarakat Sulut yang selama ini menanti hunian layak, kabar dari Jakarta ini menjadi titik terang yang nyata.
(rds)
