Manado – Penangkapan Pajeko pada awal April 2015 oleh KAMLA menyangkut pelanggaran SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) tentang Jalur Penangkapan sangat disesalkan banyak pihak.
Yongkie Limen dari Asosiasi Nelayan Pajeko Sulut mengatakan peraturan Menteri Kelautan adalah sumber penderitaan nelayan.
“Tugas tanggung jawab pemerintah menyejahterakan rakyat. Kalaupun ada pelanggaran tolong kami dibina bukan dibinasakan”, tutur Yongkie Limen bersama seribuan nelayan saat berdemo di DPRD Sulut pekan lalu.
Anggota DPRD Teddy Kumaat yang menerima aksi demo berjanji melakukan pertemuan lanjutan bersama pihak terkait dari DPRD maupun Pemerintah. Rekomendasi akan dibawa ke pemerintah pusat.
“Rapat berikut kita akan membuat satu rekomendasi yang akan kita bawa ke pemerintah pusat. Kita akan rapat satu meja dengan semua pihak terkait, DPRD, Dinas Kelautan, dan lain-lain. Dari pertemuan itu kita keluarkan rekomendasi ataupun Perda”, tukas Kumaat. (jerrypalohoon)
