Siau – Dalam sepekan terakhir ini, warga kepulauan di Kabupaten Sitaro menjerit atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (MT) hingga harganya menembur angka Rp 10 ribu per liternya, dimana harga tersebut sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Sementara pembagian jatah MT bagi setiap kepala rumah tangga hanya mendapat 4 liter dalam sebulan. Fenomena ini pelak saja memunculkan beragam reaksi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Mereka bahkan menduga ada pihak tertentu yang memainkan stok serta distribusi MT dalam bentuk monopoli, padahal semestinya jatah MT itu diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan warga pulau di Kabupaten Sitaro.
“Yang kami tahu, distribusinya berasal dari Tagulandang, bukan dari Siau, namun kami warga Tagulandang justeru kesulitan memperoleh MT bersubsidi. Bayangkan, kami warga miskin harus membeli MT dengan harga Rp 10 per liternya,” tutur warga Kampung Mohongsawang, seraya menambahkan biasanya mereka memperoleh jatah MT dari pangkalan sebanyak 20 liter per kepala rumah tangga, namun saat ini hanya tinggal 4 liter saja.
Mereka kemudian meminta kepada pemimpin daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Sitaro untuk memperhatikan persoalan MT tersebut agar tidak menimbulkan masalah social bagi warganya sendiri. (gun)
buat warga sitaro…
salah satu ‘keberhasilan’ tonie adalah dalam 5 tahun dia memimpin, Sitaro gak punya SPBU Pertamina…
karna kalau pakai SPBU nantinya gak bisa mainkan harga minyak sesuka hati mereka…
Putra sabar sabar jo so nda lama. Bu Winsu 7 tahun di Sangihe, mantan sekot Mdo mantan Karo Pemerintahan desa maaaaar kasiang nda ada jiwa menimbun kekayaan. Rakyat kecil jadi korban keserakahan tengkulak dan penguasa. masakan Tonsu nimbole m bicara akang p dia p papa. Proyek kurang dia pe bini pe orang dari luar pengusaha daerah gigi jare. oooh pirua.
so harga mahal….dan syukur2 le kalo masih ada di pasaran…!, biasanya ada lagi yang nimbun dan di pasar susah dapatnya…..,ini semua gara2 pemipin Daerah yang tidak BIJAK dalam tata kelola management pemerintahannya.