AMURANG–Oponi Disclaimer untuk Keuangan Pemkab Minsel oleh BPK, membuat masyarakat Minsel kecewa. Lantas, siapa yang salah sehingga bukannya mendapat predikat baik. Karena memang sejak 2006 hingga 2011, Minsel mendapat predikat disclaimer. Ini juga lantaran kinerja Sekda Drs MC Kairupan tak bisa dipercaya lagi.
‘’Opini ini bisa terjadi, karena kinerja instansi teknis termasuk pengguna anggaran yakni sekretaris daerah Drs MC Kairupan yang kurang becus,” ujar Frangky Wongkar SH, Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Sulut kepada beritamanado, Kamis (22/12) tadi.
“Untuk itu, kami meminta Bupati Minsel Tetty Paruntu supaya mengevaluasi kinerja Kairupan. Jika kinerjanya kurang optimal sebaiknya diganti saja. Di Minsel kan banyak pejabat yang sangat mampu melakukan perbaikan keuangan daerah,” tambahnya.
Bupati Tetty Paruntu bersama pihak DPRD Minsel diminta harus lebih menerapkan fungsi pengawasan. Sehingga tahun 2012 Kabupaten Minsel bisa mendapat opini WTP. Keuangan daerah akan mengalami peningkatan lebih optimal.
Menurut Wongkar yang mantan anggota DPRD Provinsi Sulut ini, bahwa fungsi pengawasan DPRD Minsel yang kurang. Mana peran wakil rakyat Minsel untuk melakukan pengawasan soal keuangan Minsel. Supaya optimal, peran DPRD harus lebih greget.
‘’Kinerja lebih baik, maka semua harus bekerja. Supaya, semua maksimal. Olehnya, Bupati Tetty Paruntu segera mengganti Sekda Drs MC Kairupan,’’ tegasnya. (ape)
AMURANG–Oponi Disclaimer untuk Keuangan Pemkab Minsel oleh BPK, membuat masyarakat Minsel kecewa. Lantas, siapa yang salah sehingga bukannya mendapat predikat baik. Karena memang sejak 2006 hingga 2011, Minsel mendapat predikat disclaimer. Ini juga lantaran kinerja Sekda Drs MC Kairupan tak bisa dipercaya lagi.
‘’Opini ini bisa terjadi, karena kinerja instansi teknis termasuk pengguna anggaran yakni sekretaris daerah Drs MC Kairupan yang kurang becus,” ujar Frangky Wongkar SH, Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Sulut kepada beritamanado, Kamis (22/12) tadi.
“Untuk itu, kami meminta Bupati Minsel Tetty Paruntu supaya mengevaluasi kinerja Kairupan. Jika kinerjanya kurang optimal sebaiknya diganti saja. Di Minsel kan banyak pejabat yang sangat mampu melakukan perbaikan keuangan daerah,” tambahnya.
Bupati Tetty Paruntu bersama pihak DPRD Minsel diminta harus lebih menerapkan fungsi pengawasan. Sehingga tahun 2012 Kabupaten Minsel bisa mendapat opini WTP. Keuangan daerah akan mengalami peningkatan lebih optimal.
Menurut Wongkar yang mantan anggota DPRD Provinsi Sulut ini, bahwa fungsi pengawasan DPRD Minsel yang kurang. Mana peran wakil rakyat Minsel untuk melakukan pengawasan soal keuangan Minsel. Supaya optimal, peran DPRD harus lebih greget.
‘’Kinerja lebih baik, maka semua harus bekerja. Supaya, semua maksimal. Olehnya, Bupati Tetty Paruntu segera mengganti Sekda Drs MC Kairupan,’’ tegasnya. (ape)