Minut, BeritaManado.com – Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembayaran lahan kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara (Minut) mendapat dukungan warga Minut, salah satunya aktifis William S Luntungan.
Luntungan mendukung penuh usulan dari Ketua DPRD Minut Berty Kapojos, dan berharap dengan dibentuknya Pansus ini dapat membuka selebar-lebarnya permasalahan dan tentunya dapat mengungkap secara terang benderang tentang aset lahan di kompleks perkantoran Pemkab Minut.
“Persoalan ini sangat penting dan harus diselesaikan secepatnya mumpung Panitia Pengadaan Tanah masih banyak yang ada. Segera hadirkan semua yang terlibat dalam pembebasan tersebut supaya masyarakat tidak lagi bertanya-tanya. Kalau memang belum dibayar segera bayarkan kepada yang berhak. Kalau ada bukti telah terjadi pembayaran tentunya harus diungkap kepada siapa uang tersebut dibayarkan karena uang miliaran rupiah yang dikeluarkan lewat APBD waktu itu bukan jumlah yang sedikit,” ujar Luntungan, Sabtu (31/8/2019).
Luntungan juga menambahkan agar Pansus jangan hanya terfokus kepada usulan Rp30 Miliar di APBD Perubahan tapi juga informasi tentang Rp19 M yang sudah terbayarkan di APBD induk 2019.
“Kalau betul pembayaran Rp19 Miliar sudah terealisasi dan ternyata lahan tersebut sudah pernah dibayar tentunya hal ini merupakan ranah aparat penegak hukum untuk menyelidiki. Kalau memang belum dibayar tidak menjadi masalah, tapi kalau sudah terjadi dua kali transaksi tentunya hal sudah sudah masuk ranah hukum. Kalau terbukti dalam Pansus nanti telah terjadi dua kali pembayaran untuk lahan yang sama tentu akan ada yang masuk penjara,” ujar Luntungan seraya menambahkan jangan sampai ada yang coba-coba kongkalikong karena bukan tidak mungkin hal ini sudah dalam pengawasan Komisi Pemberantas Korupsi RI.
(Finda Muhtar)