Penulis: Tim Redaksi
MANADO – Dewan Pengurus Besar (DPB) WARANEY PUSER IN’TANA Sulawesi Utara mengungkap tiga skenario yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Organisasi masyarakat adat ini sekaligus menegaskan penolakan terhadap segala bentuk makar dan upaya kudeta serta menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua Umum DPB WARANEY PUSER IN’TANA Sulawesi Utara, John F. S. Pandeirot, didampingi Sekretaris Jenderal Michael M. Worang, S.E., Bendahara Umum Winsy H. Lolowang, S.H., serta Panglima Besar Stefan Obadja Voges, S.H., M.H., di Manado, Jumat (6/11/2026).
John menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri di atas fondasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Menurutnya, setiap upaya inkonstitusional untuk merebut kekuasaan atau mendelegitimasi pemerintahan yang sah bertentangan dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan keutuhan bangsa.
“Sebagai anak bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan dan kedaulatan tanah air, kami tidak akan tinggal diam melihat pihak-pihak tak bertanggung jawab mencoba mengoyak kedamaian bangsa demi kepentingan syahwat politik semata,” ujar John.
Sikap tersebut sejalan dengan komitmen organisasi itu sebelumnya dalam mengawal Pancasila dan keutuhan NKRI.
Hal serupa pernah disuarakan Waraney Puser In’tana dalam pemberitaan BeritaManado.com mengenai penolakan radikalisme dan pengawalan Pancasila.
Waspadai Tiga Skenario Ancaman
Dalam pernyataan sikapnya, DPB WARANEY PUSER IN’TANA Sulawesi Utara memetakan tiga skenario yang menurut organisasi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan nasional.
Pertama, provokasi melalui polarisasi dan disinformasi.
Skenario ini disebut memanfaatkan persoalan sosial, ekonomi, serta sentimen identitas untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara dan memicu keresahan masyarakat.
Kedua, eksploitasi persoalan ekonomi dan sosial.
Menurut organisasi tersebut, kebijakan pemerintah maupun kondisi ekonomi masyarakat berpotensi dipelintir untuk memprovokasi kelompok rentan dan mendorong mobilisasi massa yang berujung tindakan anarkis.
Ketiga, konsolidasi elite dan infiltrasi sistemik atau yang disebut sebagai kudeta halus (soft coup).
Skenario ini digambarkan sebagai upaya membangun aliansi terselubung dengan memanfaatkan celah birokrasi, hukum, maupun jaringan strategis untuk melemahkan kewibawaan pemerintahan dari dalam tanpa konfrontasi fisik terbuka.
Ketiga skenario tersebut merupakan pemetaan dan pandangan organisasi yang disampaikan dalam pernyataan sikapnya.
Tegaskan Dukungan kepada Presiden Prabowo
Di tengah dinamika nasional, WARANEY PUSER IN’TANA Sulawesi Utara menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto.
Organisasi masyarakat adat tersebut menilai pemerintahan saat ini memiliki komitmen, ketegasan, dan visi untuk mewujudkan kemandirian bangsa, terutama dalam memperkuat kedaulatan pangan dan energi serta mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Karena itu, seluruh program strategis nasional dinilai perlu mendapat dukungan dan pengawalan bersama dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari Sabang hingga Merauke.
Sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan, organisasi tersebut juga mengajak masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Ajakan memperkuat nilai kebangsaan dan persatuan juga menjadi perhatian berbagai elemen di Sulawesi Utara.
Dalam penutup pernyataan sikapnya, DPB WARANEY PUSER IN’TANA Sulawesi Utara menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan menghormati pemerintahan yang terbentuk secara konstitusional.
“Kedaulatan negara adalah harga mati. Loyalitas kepada pemerintahan yang sah adalah kewajiban konstitusional,” demikian penegasan dalam pernyataan yang dideklarasikan di Manado tersebut.
Baca Juga
Berita Terbaru
