Manado – Awal tahun 2016, masyarakat mendapat kabar yang kurang menyenangkan terkait program Universal Coverage (UC) yang dihentikan.
Hal ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua Karang Taruna Kelurahan Pandu, Maykel Pieter Bukara.
Menurutnya, program berobat gratis bagi warga Manado tidak boleh dihilangkan.
“Program berobat gratis bagi warga Manado tidak boleh dihilangkan. Hal itu sangat dibutuhkan dan sangat membantu warga yang sakit lalu harus berobat. Jika program berobat gratis dihilangkan, bagaimana dengan warga kurang mampu yang sakit? Siapa yang akan menjamin pengobatan mereka?,” ujar Maykel kepada BeritaManado.com, Minggu (3/1/2016).
Meski program BPJS telah disosialisasikan agar diikuti oleh seluruh warga, tapi bagi Maykel, hal itu tidak menyentuh warga dengan ekonomi lemah.
“Memang ada BPJS. Tapi masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan tidak akan mampu membayar angsuran per bulan. Kalau proram seperti UC kan dananya dari pemerintah dan dari rakyat juga lewat pajak. Tak masalah apapun nama programnya, tapi yang penting masyarakat mendapat jaminan kesehatan,” tambahnya. (srisurya)
Manado – Awal tahun 2016, masyarakat mendapat kabar yang kurang menyenangkan terkait program Universal Coverage (UC) yang dihentikan.
Hal ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua Karang Taruna Kelurahan Pandu, Maykel Pieter Bukara.
Menurutnya, program berobat gratis bagi warga Manado tidak boleh dihilangkan.
“Program berobat gratis bagi warga Manado tidak boleh dihilangkan. Hal itu sangat dibutuhkan dan sangat membantu warga yang sakit lalu harus berobat. Jika program berobat gratis dihilangkan, bagaimana dengan warga kurang mampu yang sakit? Siapa yang akan menjamin pengobatan mereka?,” ujar Maykel kepada BeritaManado.com, Minggu (3/1/2016).
Meski program BPJS telah disosialisasikan agar diikuti oleh seluruh warga, tapi bagi Maykel, hal itu tidak menyentuh warga dengan ekonomi lemah.
“Memang ada BPJS. Tapi masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan tidak akan mampu membayar angsuran per bulan. Kalau proram seperti UC kan dananya dari pemerintah dan dari rakyat juga lewat pajak. Tak masalah apapun nama programnya, tapi yang penting masyarakat mendapat jaminan kesehatan,” tambahnya. (srisurya)