
MANADO – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat tetap getol dalam memperjuangkan agar SHS menjadi guru besar di Fakultas tersebut. Hal ini terlihat dengan dimasukannya nama SHS sebagai penangung jawab di dua mata kuliah.
Mata kuliah tersebut adalah Pengantar Ilmu Politik di semester 1, dan Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia di semester 7. Hal ini dilakukan guna terpenuhinya beberapa syarat akademik dalam pengusulannya SHS sebagai guru besar.
Terkait dengan hal tersebut ketika di konfirmasi ke pihak Fakultas melalui PD I FISIP Drs M. Rembang, MSi mengatakan bahwa berdasarkan hasil konfirmasi Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan kepada bapak Gubernur, dia telah menyatakan kesediaannya.
Kabar tersebut langsung menuai kritikan dari publik, kali ini datang dari Taufik Tumbelaka dia berpendapat “kalau SHS dimintakan kuliah umum sah-sah saja. Namun kalau sampai masuk kelas dan mengajar itu mustahil,” tuturnya kepada beritamanado pagi tadi.
Tumbelaka yang merupakan aktivis alumni UGM ini mengingatkan kepada Fisip bahwa tugas utama SHS adalah melihat permaslahan daerah dan bagaimana menyelesaikannya.
“Ingat gubernur mempunyai tanggungjawab terhadap permasalahan daerah, semisalnya masalah kemiskinan, pengangguran dan lain-lain,” katanya.
“Jadi dengan PR yang dia emban sebagai kepala daerah itu yang menjadi tugas utamanya,” pungkas Tumbelaka. (gn)

setuju saja klo SHS mo mengajar, mar lebih tepat kalo mengajar mata pelajaran “Sulut Dalam Dunia Mimpi” deng mata pelajaran “Trik Memberikan Janji”
Ini kan persiapan kalu so nyanda jadi Gubernur. Soalnya kalu mo proses sesudah jadi Gubernur susah, Orang Fakultas juga so nyanda parduli. Kan samua panjilat.Pake kesempatan dalam kesempitan. Jangan lewatkan kesempatan. Di negara maju semua serba teratur di Indonesia yg ndak pernah maju-maju semua seba bisa diatur.
coddy, coddy…. pasti nga mahasiswa yach krn apa yg dimaksud dlm tulisan ini , salah mangarti..
apa yg ngana bilang betulll, tapi ini soal SHS mau jadi guru besar. Jadi spt kata bung anes, kalo cuma kase kuliah umum boleh-boleh saja lebe bagus di seluruh fakultas ley kalo bisa …. tapi mengajar di klas, membimbing mhsw , apa ada waktu ? Itu Gubes , bgmnpun juga samua sblm jd gubes so rasa itu mengajar di klas ( tahunan ley), membimbing, menguji dan melakukan penelitian…
Sebagai gubernur, Bpk. S. H. S pasti memiliki banyak pengalaman dalam manajemen pemerintahan di Sulawesi Utara dan pengalaman dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan taraf hidup khalayak masyarakan SULUT. Berbicara mengenai pengetahuan, sebenarnya segalanya harus membutuhkan referensi yang berbasis pengalaman yang real. Bukan hanya ilmu exacta yang harus kontak langsung dengan objek, ilmu sosial juga perlu. Karena FISIP identik dengan masayarakat luas. Dan masyarakat adalah tujuan dan objek. Mungkin dosen dan juga GUBES di FISIP unsrat tidak semuanya ikut ambil tangan dalam tugas – tugas pemerintahan seperti Bpk. S. H. S. Mungkin sebagian hanya sebagai konselor dalam pengambilan kebijakan. Jadi apa salahnya seorang gubernur memberikan keluangan waktunya untuk sharing pengetahuan dan pengalaman guna menunjang pengetahuan dalam pemerintahan dan administrasi kepada calon – calon yang akan mengganti para policy maker kedepan. Satu hal yang perlu di ketahui, pengetahuan sangatlah efektif guna menunjang keberhasilan. Tanpa pengetahuan, semua nol.
IYA, PAK SARUNDAYANG MEMANG JAGONYA ILMU POLITIK, BELIAU JUGA SEORANG POLITISI ULUNG. LIHAT ANAK-ANAKNYA ADA YANG DIBIRU, MERAH DAN MUNGKIN JUGA KUNING, MUNGKIN ITU STO YANG AKAN BELIAU AJARKAN PADA MAHASIWA FISIP UNSRAT SEMESTER SATU DAN SEMESTER TUJUH.
HE . .HE . .HE . .HE. (by. ANNES SUPIT S.S. WAKIL KETUA BIDANG IDIOLOGI GAMKI MANADO)