Apa yang sekarang terjadi di DKI Jakarta soal transparansi pengelolaan APBD nya mesti menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dan setiap elemen masyarakat Sulawesi Utara.
Ini bagus untuk pendewasaan dan pendidikan politik masyarakat. Mengkritisi pengelolaan anggaran adalah bentuk partisisipasi politik yang sehat dan cerdas. Dengan begitu kita semua secara bersama mengawal proses pembangunan bangsa. Menjadi sadar politik dan peduli terhadap setiap detail proses pembangunan yang adalah kepentingan kita semua.
Sejauh ini ada Dana Alokasi Khusus sekitar Rp.885 milyar lebih untuk Sulawesi Utara, dan lebih dari Rp.4,09 trilyun besaran APBD. Masyarakat Sulut mesti peduli dan bersama-sama mengawasi pengelolaannya. Ini uang rakyat, dan penggunaan setiap sen dana publik ini mesti dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi adalah esensi demokrasi. Untuk itu semua informasi pengelolaan (perencanaan dan pemakaiannya) harus bisa diakses publik Sulut. Dan dalam era teknologi informasi sekarang ini informasi seperti ini bisa disajikan lewat website/internet yang bisa diakses 24 jam sehari.
Hingar bingar yang terjadi di Jakarta dimana Gubernur Anies seperti habis dikuliti fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) di DPRD DKI tanpa bisa memberi argumen yang solid janganlah sampai terjadi juga di Sulawesi Utara. Kita perlu segera membuka informasi pengelolaan anggaran publik seluas-luasnya dan mudah diakses publik.
Dengan proses keterbukaan seperti ini banyak hal positif bisa terjadi, seperti misalnya kepercayaan publik yang akan semakin tinggi, kesadaran masyarakat untuk bayar pajak akan semakin tinggi karena mereka tahu persis untuk apa dan bagaimana dana publik itu dikelola.
Andre Vincent Wenas,MM,MBA.
Politisi PSI, Dosen & Konsultan