Manado, BeritaManado.com – Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintah perlu di dukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa masalah yang sering menghambat tersedianya informasi tersebut diantaranya, sistim pendataan di SKPD yang belum optimal, masih lemahnya koordinasi Bappeda dengan SKPD dan instansi vertikal, minimnya pendanaan untuk pengumpulan data dan pengumpulan data yang masih dilakukan secara manual, sara dan prasarana yang masih terbatas dan lain-lain.
Menjawab berbagai permasalahan tersebut, sesuai dengam amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 8 tahun 2014 tentang sistim informasi pembangunan daerah (SIPD), maka SIPD wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
“SIPD ini merupakan salah satu program kegiatan yang diberlakukan secara nasional. Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen pembangunan daerah. Bappeda Manado telah mulai melaksanakan amanat permendagri tersebut dengan nama Sistim Pengelolaan Database Pembangunan Kota Manado Secara Elektronik atau Electronic Development Database, disingkat E-DBase,” ujar Kepada Bappeda kota Manado Peter Karl Bart Assa PHd.
Hal tersebut merupakan hasil pengembangan dari proyek perubahan beberapa pejabat yang sedang mengikuti PIM III yaitu Dra Stany C Lonteng MM, Ellen Eman SP dan Rainier Pangemanan ST.
Diketahui, program ini di-launching oleh Bappeda Manado pada tanggal 19 Desember 2016 yang lalu oleh Sekretaris Bappeda Remmy T Sumilat SSos mewakili Kepala Bappeda Manado Bart Assa PHd.
Lanjutnya, pemerintah kota Manado pun memandang perlu untuk dilakukan penguatan aplikasi E-Monev APBD guna mengimbangi dinamika yang ada, khususnya terkait dengan adanya perubahan urusan pemerintahan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Manado sebagai kota berbasis data dan informasi.
“Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerja berbasis data dan informasi serta membangun database pembangunan daerah kota Manado yang mencakup seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh kota Manado,” tambahnya. (srisurya)
Manado, BeritaManado.com – Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintah perlu di dukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa masalah yang sering menghambat tersedianya informasi tersebut diantaranya, sistim pendataan di SKPD yang belum optimal, masih lemahnya koordinasi Bappeda dengan SKPD dan instansi vertikal, minimnya pendanaan untuk pengumpulan data dan pengumpulan data yang masih dilakukan secara manual, sara dan prasarana yang masih terbatas dan lain-lain.
Menjawab berbagai permasalahan tersebut, sesuai dengam amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 8 tahun 2014 tentang sistim informasi pembangunan daerah (SIPD), maka SIPD wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
“SIPD ini merupakan salah satu program kegiatan yang diberlakukan secara nasional. Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen pembangunan daerah. Bappeda Manado telah mulai melaksanakan amanat permendagri tersebut dengan nama Sistim Pengelolaan Database Pembangunan Kota Manado Secara Elektronik atau Electronic Development Database, disingkat E-DBase,” ujar Kepada Bappeda kota Manado Peter Karl Bart Assa PHd.
Hal tersebut merupakan hasil pengembangan dari proyek perubahan beberapa pejabat yang sedang mengikuti PIM III yaitu Dra Stany C Lonteng MM, Ellen Eman SP dan Rainier Pangemanan ST.
Diketahui, program ini di-launching oleh Bappeda Manado pada tanggal 19 Desember 2016 yang lalu oleh Sekretaris Bappeda Remmy T Sumilat SSos mewakili Kepala Bappeda Manado Bart Assa PHd.
Lanjutnya, pemerintah kota Manado pun memandang perlu untuk dilakukan penguatan aplikasi E-Monev APBD guna mengimbangi dinamika yang ada, khususnya terkait dengan adanya perubahan urusan pemerintahan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Manado sebagai kota berbasis data dan informasi.
“Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerja berbasis data dan informasi serta membangun database pembangunan daerah kota Manado yang mencakup seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh kota Manado,” tambahnya. (srisurya)