Manado – Menjelang pelaksanaan Pilkada Manado 9 Desember 2015 mendatang, keikutsertaan pasangan Jimmy Rimba Rogi-Boby Daud belum sepenuhnya dipastikan karena terganjal dengan keputusan KPU Manado yang telah menerbitkan berita acara pembatalan akan keputusan sebelumnya yang menyatakan pasangan yang diusung Golkar dan PAN telah memenuhi syarat.
Ketua tim pemenangan pasangan Imba-Boby yang juga merupakan mantan ketua KPU Manado, Dolfie Angkouw membeberkan dasar hukum yang memperboleh seorang mantan terpidana mengikuti pesta demokrasi dalam menentukan pemimpin Kota Manado untuk periode 2015-2020.
“PUU Mahkamah Konstitusi nomor 42 tahun 2015 memperbolehkan mantan terpidana jadi calon kepala daerah yang mengugurkan pasal 7 undang-undangan Pilkada. Dalam keputusan MK tersebut didalamnya tidak terdapat istilah bebas bersyarat,” kata Angkouw.
Lanjut dijelaskannya, dalam PKPU serta perubahan PKPU 12 tahun 2015 tidak terdapat istilah bebas bersyarat, hanya bersedia mengumumkan di media bahwa yang bersangkutan pernah terpidana alias mantan narapidana dengan surat keterangan dari Lapas.
“Jimmy Rimba Rogi sudah mematuhi seluruh persyaratannya yang diatur dalam PKPU. Sehingga sudah memenuhi syarat sebagai calon,” tambahnya.
Angkouw pun membeberkan salah satu alasan yang mendasar sehingga Imba-Boby berkali-kali dicekal dalam pencalonannya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado.
“Karena popularitasnya melebihi calon lain, maka harus di TMS (tidak memenuhi syarat) kan alias dianulir,” sindir Angkouw.
Ia pun menduga, penyelenggara Pilkada Manado telah melakukan pelanggaran kode etik dengan sejumlah keputusan yang diterbitkan oleh lembaga independen tersebut.
“KPU RI dan Bawaslu RI dipakai alat kekuasaan tekanan dan perintah KPU Sulut, Bawaslu Sulut dengan menonaktifkan Paransi (Ketua KPU Manado) dari jabatannya dan keanggotaannya di KPU Manado serta penonaktifan Panwaslu Manado menggambarkan intervensi terstruktur karena tanpa hasil DKPP, baik Paransi dan Panwaslu telah dinonaktifkan. Padahal jika merujuk ke undang-undang penyelenggara pemilu nomor 15 tahun 2011, penonaktifan anggota penyelenggara pemilu harus berdasarkan putusan DKPP,” tegasnya. (leriandokambey)
mo diakui atau tidak hasil pilgub sulut dimana ODSK hanya menang tipis dari BEDA (42% vs 39%), dari situ bisa diprediksi bahwa suara Imba jika memang ikut pilwako ya antara 35-40%, bisa dipastikan juga imba akan menang telak di daerah singkil dan tuminting sbg basis pemilih muslim…
dan jika pilwako ditunda 2017 maka yang paling dirugikan adalah ketiga calon yang lain, karena akan menanggung biaya kampanye double untuk tahun 2017…
surat menkumham nomor PAS-495.PK.01.05.08 tahun 2013 imba bebas bersyarat sampai 29 desember 2017.jadi imba tidak bisa ikut pilkada.
Asal jo nn mo menang imba!! So perna terbukti korup di posisi walikota ini skarang mo bacalon ulang le di posisi itu. Bagemana itu le ??? Ada malu nda nn
Kemenkumham vs Pengadilan :
Kemenkumham sahkan Golkar Agung Laksono, tapi setelah diuji persidangan di pengadilan ternyata Golkar Aburizal yg sah,
Kemenkumham sahkan PPP Romy, tapi setelah diuji persidangan di pengadilan ternyata PPP Djan Faridz yg sah,
KPU vs Imba, biar pengadilan yang buktikan siapa yang benar…
Semoga manado damai selalu…
Populer versi orang beking bodok part 2
Kiapa KPU Pusat bilang Imba nanti bebas murni Desember 2017 , berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM ? . Mana yang betul ini ?
Asal jo nn mo menang imba!! So perna terbukti korup di posisi walikota ini skarang mo bacalon ulang le di posisi itu. Bagemana itu le ??? Ada malu nda nn
Nda sama deng elly lasut. Kalo elly lasut bebas 2016. Imba desember 2014
Nda sama deng elly lasut. Kalo elly lasut bebas 2016. Imba november 2014
Kasus Elly Lasut dan Imba itu sama , karna bebas bersyarat . Cuma Imba terlanjur ditetapkan sbg peserta pilkada Manado . Sedangkan Elly Lasut dicoret sebelum penetapan calon pilgub Sulut .
Jelas sx… So dapa lia sapa tu momenang. Nti so kantara baru mo bking perkara