Amurang – Meski diawal banyak yang menduga akan berbenturan kekuatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seperti yang terjadi di DPR RI, sehingga santer terdengar Koalisi Merah Putih (KMP) bakal memborong Alat Kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Minahasa Selatan.
Tapi tidak demikian kenyataanya. Tidak terbukti dan ternyata komunikasi politik yang di bangun oleh DPRD Minsel di awal kerjanya patut mendapat acungan jempol dan contoh yang bai dan terpuji.
Pada pembentukan AKD Jumat, (10/10/2014) mampu menepis semua itu dan sangat berbeda dengan pandangan sebelumnya bahwa KMP bakal sapuh bersih AKD. Sebab apa yang terjadi berjalan dengan lewat musyawarah mufakat tanpa adanya voting dan tidak terlihat adanya dua kubu berseberangan, sehingga pada pembentukan AKD Minsel mengakomodir seluruh fraksi.
Hal ini jelas terlihat setelah PDIP mendapat jatah Ketua di Komisi III sedangkan Partai Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak mengambil jatah di Komisi II dan Sedangkan F-PD kebagian ketua di komisi I. Sedangkan untuk jabatan wakil ketua dan sekretaris di bagi rata pada semua fraksi.
Wakil Ketua DPRD Minsel Rommy Pondaag, SH, MH menyatakan sikap kompromi sehingga lebih memilih jalur musyawarah mufakat ini demi masyarakat.
“Kami meyakini, masyarakat lebih memilih adanya kestabilan dari pada kegaduhan politik. Karena demokrasi kita adalah demokrasi yang menonjolkan musyawarah mufakat. Maka dari itu, cara inilah yang kita tempuh. Meski memang sempat terjadi tarik ulur dan ketegangan, tapi bisa dipecahkan lewat musyawarah,” sebut Pondaag yang juga Ketua DPC PDIP Minsel ini. (sanlylendongan)
