Tomohon – Kinerja Ir Harold Lolowang MSc selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemkot Tomohon benar-benar layak untuk dipertanyakan.
Pasalnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya indikasi telah terjadinya kerugian keuangan negara mencapai ratusan juta di dinas yang dipimpinannya tersebut. Hal ini terungkap dalam sidang paripurna DPRD Kota Tomohon tentang penyampaian laporan hasil panitia kerja terhadap LHP BPK RI tahun 2012, Senin (10/09/2012).
Dari total Rp. 652.126.832, temuan terbesar terdapat pada realisasi belanja uang lembur yang mencapai Rp. 382.336.200 namun yang baru disetorkan sebesar Rp. 4.950.000 dengan sisa Rp. 377.386.200. Pelaksanaan kegiatan fisik mencapai Rp. 199.223.000 dan belum ada yang disetorkan.
Selain belanja uang lembur, pemberian honorarium juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi dimana pemberian honorarium tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 mencapai Rp. 42.972.500 tindaklanjut setor Rp. 2.050.000 dengan sisa Rp. 40.922.500. Dan pemberian honorarium yang tidak sesuai Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2011 mencapai Rp. 14.545.000 dengan catatan belum ada yang disetorkan.
Hanya saja, untuk realisasi belanja sertifikat tanah yang tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 senilai Rp. 13.050.132 telah lunas. (req)
Perincian Temuan
Uang lembur Rp. 382.336.200, disetorkan 4.950.000, sisa Rp. 377.386.200
Fisik Rp. 199.223.000, belum ada yang disetorkan
Honorarium:
Rp. 42.972.500, setor Rp. 2.050.000, sisa Rp. 40.922.500
Rp. 14.545.000, belum ada yang disetorkan
Realisasi belanja sertifikat tanah senilai Rp. 13.050.132, lunas
