Manado – Kepala Biro (karo) Pemerintahan dan Humas, Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara, Noudy Tendean mengatakan, menghadapi pelaksanaan pemilihan umum 2014, stabilitas politik harus dimantapkan. “Dinamika sosial dan politik nasional, mengindikasikan adanya perilaku aparatur dan masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses demokratisasi dalam kehi,dupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Tendean, Rabu (26/9).
Dia mengatakan, pada rakornas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (25/9), membahas berbagai respons dan antisipasi atas berbagai kemungkinan perkembangan dinamika politik dan demokratisasi di Indonesia. Menurut dia, pemerintah selaku penanggung jawab politik dalam negeri, perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi politik, sehingga tetap berada pada koridor demokrasi Pancasila.
“Artinya bahwa koridor politik kebangsaan dan kenegaraan yang berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan bidang politik yang berlaku,” ungkapnya. Tendean mengatakan, Mendagri Gamawan Fauzi pada saat rakornas menegaskan bahwa semua jajaran terkait, terus menjunjung tinggi dan mengembangkan empat pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Daerah juga diharapkan dapat memantapkan dan bersinergi dengan pemerintah, dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya. Dia mengatakan, dari data Kementerian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial pada tahun 2010 sebanyak 93 kasus, kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus, namun pada pertengahan Agustus 2012 meningkat lagi menjadi 89 kasus. Penyebab konflik ini bervariatif mulai dari sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada), sengketa kewenangan, sengketa lahan, konflik SARA, konflik ormas, konflik pada institusi pendidikan, dan kesenjangan sosial.(pro)
Manado – Kepala Biro (karo) Pemerintahan dan Humas, Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara, Noudy Tendean mengatakan, menghadapi pelaksanaan pemilihan umum 2014, stabilitas politik harus dimantapkan. “Dinamika sosial dan politik nasional, mengindikasikan adanya perilaku aparatur dan masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses demokratisasi dalam kehi,dupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Tendean, Rabu (26/9).
Dia mengatakan, pada rakornas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (25/9), membahas berbagai respons dan antisipasi atas berbagai kemungkinan perkembangan dinamika politik dan demokratisasi di Indonesia. Menurut dia, pemerintah selaku penanggung jawab politik dalam negeri, perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi politik, sehingga tetap berada pada koridor demokrasi Pancasila.
“Artinya bahwa koridor politik kebangsaan dan kenegaraan yang berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan bidang politik yang berlaku,” ungkapnya. Tendean mengatakan, Mendagri Gamawan Fauzi pada saat rakornas menegaskan bahwa semua jajaran terkait, terus menjunjung tinggi dan mengembangkan empat pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Daerah juga diharapkan dapat memantapkan dan bersinergi dengan pemerintah, dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya. Dia mengatakan, dari data Kementerian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial pada tahun 2010 sebanyak 93 kasus, kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus, namun pada pertengahan Agustus 2012 meningkat lagi menjadi 89 kasus. Penyebab konflik ini bervariatif mulai dari sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada), sengketa kewenangan, sengketa lahan, konflik SARA, konflik ormas, konflik pada institusi pendidikan, dan kesenjangan sosial.(pro)