Manado – Pernyataan Ketua Komisi I DPR-RI yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq yang meminta pemerintah pusat menertibkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan adanya pertemuan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Hi. Abdul Rahman Tambipi, SH yang juga adalah Tokoh masyarakat Sulawesi Utara dan mantan anggota dewan Sulut dari Partai Syarikat Islam.
Tambipi menilai bahwa,”justru PKS (Siddiq) terlambat dalam berpikir, Jika PKS syok dengan hubungan Sulut dan USA (Amerika Serikat), sebaiknya usulkan saja menjadi daerah khusus, soal adanya hubungan baik, justru itu bagus.”
Tambipi mengatakan seharusnya pemerintah pusat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah berhasil dan mampu melakukan hubungan yang baik secara langsung dan mungkin tidak bisa dilakukan pemerintah pusat. Maksudnya bagaimana Sulut mampu memberikan dan menjalin nuansa hubungan kerja sama yang baik menyangkut kegiatan-kegiatan internasional yang melibatkan Amerika Serikat.
“Ini langkah maju Sulut sebab apa yang tidak dilakukan pusat sudah dijalankan daerah. Jika Sulut maju Indonesia juga maju, jadi jangan berprasangka buruk dulu lah,” ujar Tambipi.
Siddiq mengatakan kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Rabu (01/02) bahwa “jika Pemda dibiarkan secara langsung bekerjasama dengan pihak luar negeri, maka negara bisa menjadi kacau. Apalagi menyangkut masalah pertahanan dan keamanan, urusan ini bukan kewenangan Pemda, tapi urusan pemerintah pusat dalam hal ini tugas Kemlu (Kementerian Luar Negeri) dan Kemhan (Kementerian Pertahanan), urusan pengamanan wilayah perbatasan adalah tugas dan tanggungjawab negara.” (jrp)
