Manado – Pemerintah kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara(Sulut) minta perlakuan khusus untuk penghitungan jumlah rumah tangga sasaran(RTS) penerima raskin.
“Masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan Sangihe dan Talaud, sebagian besar berpotensi menjadi miskin, karena kondisi alam perairan laut yang sering berubah berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat di daerah ini,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Talaud, Johanis Kamagi di Manado, Kamis (24/5).
Johanis mengatakan, sebagian besar masyarakat di kepulauan merupakan nelayan, hidupnya sangat bergantung pada kondisi perairan laut, dan khusus Sangihe dan Talaud, medannya sangat berat. “Dalam setahun, nelayan di Talaud hanya bisa mengais rejeki sekitar empat bulan, selebihnya terganggu kondisi perairan laut yang bergelombang tinggi yang tidak memungkinkan nelayan melaut,” kata Johanis.
Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Geodfried Kekenusa mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat nelayan di kepulauan yang tidak menentu tersebut yang harus diperhitungkan cermat, sehingga penerima raskin adalah mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Geofried. “Dalam data pagu raskin Kabupaten Sangihe tahun 2012 berkisar 9000 RTS, yang herannya jumlah tersebut justru turun dari tahun lalu 2011 sebanyak 12.000 RTS, padahal berdasarkan data riil seharusnya ditambah sekitar 1000 RTS,” kata Geofried.
Pemerintah Sangihe, kata Geogfried sudah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Sulut, agar tahun ini mendapat tambahan pagu raskin mencapai 13.000 RTS, dan berdasarkan hasil penilaian sudah disepakati demikian, tetapi anehnya data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) justru turun jadi 9.000 RTS.
Penurunan tersebut ternyata karena berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial(PPLS) tahun 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, (BPS), kata Geofried ternyata masyarakat rentan miskin berkurang, ini tidak sesuai kenyataan yang ada.(dan)
Manado – Pemerintah kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara(Sulut) minta perlakuan khusus untuk penghitungan jumlah rumah tangga sasaran(RTS) penerima raskin.
“Masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan Sangihe dan Talaud, sebagian besar berpotensi menjadi miskin, karena kondisi alam perairan laut yang sering berubah berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat di daerah ini,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Talaud, Johanis Kamagi di Manado, Kamis (24/5).
Johanis mengatakan, sebagian besar masyarakat di kepulauan merupakan nelayan, hidupnya sangat bergantung pada kondisi perairan laut, dan khusus Sangihe dan Talaud, medannya sangat berat. “Dalam setahun, nelayan di Talaud hanya bisa mengais rejeki sekitar empat bulan, selebihnya terganggu kondisi perairan laut yang bergelombang tinggi yang tidak memungkinkan nelayan melaut,” kata Johanis.
Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Geodfried Kekenusa mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat nelayan di kepulauan yang tidak menentu tersebut yang harus diperhitungkan cermat, sehingga penerima raskin adalah mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Geofried. “Dalam data pagu raskin Kabupaten Sangihe tahun 2012 berkisar 9000 RTS, yang herannya jumlah tersebut justru turun dari tahun lalu 2011 sebanyak 12.000 RTS, padahal berdasarkan data riil seharusnya ditambah sekitar 1000 RTS,” kata Geofried.
Pemerintah Sangihe, kata Geogfried sudah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Sulut, agar tahun ini mendapat tambahan pagu raskin mencapai 13.000 RTS, dan berdasarkan hasil penilaian sudah disepakati demikian, tetapi anehnya data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) justru turun jadi 9.000 RTS.
Penurunan tersebut ternyata karena berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial(PPLS) tahun 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, (BPS), kata Geofried ternyata masyarakat rentan miskin berkurang, ini tidak sesuai kenyataan yang ada.(dan)